REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Sebagian petani di Kabupaten Semarang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi wilayah mereka.
Kelangkaan komoditas ini dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap produktivitas hasil panen mereka.
Ketua Kelompok Tani Sido Rukun 5, Sukri (48), warga Desa Banding, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang mengaku beberapa pekan ini pupuk bersubsidi mulai langka.
Terutama di wilayah Kabupaten Semarang bagian timur dan selatan. Padahal komoditas ini sangat dibutuhkan untuk pemupukan pada musim tanam kali ini.
“Jika kondisi ini berlangsung lama, petani terancam gagal panen pada musim tanam padi kali ini,” katanya, melalui sambungan telepon seluler.
Saat ini, tambah Sukri, sejumlah penyalur pupuk bersubsidi dari pemerintah di wilayah Beringin, Pabelan dan Susukan mengalami kekosongan stok.
Hal ini terungkap dalam pertemuan seluruh kelompok tani (klomtan) yang ada di wilayah Kecamatan Beringin, baru- baru ini.
“Di Kecamatan Bringin ada 99 kelompok tani, sebagian besar mengeluhkan kekosongan stok pupuk bersubsidi ini,” lanjutnya.
Kondisi yang sama juga dialami petani di kecamatan lainnya. Biasanya tempo pemesanan dan pengiriman pupuk hanya berselang satu hari.
Saat ini, tempo pemesanan dan pengiriman barang (red; pupuk bersubsidi) bisa molor hampir dua bulan,” tambah Sukri.
Rochmad (39), petani di kecamatan Susukan menambahkan, kelompoknya sudah memesan beberapa bulan lalu belum dikirim.
Ia juga menjelaskan, jika pemupukan terlambat maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman padi.
“Umumnya saat tanaman berumur 10 hari sudah dilakukan pemupukan, sekarang ini tanaman berumur enam pekan belum dipupuk,” tegasnya.
Kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Semarang ini diamini oleh anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Semarang, Djoko Sriyono.
Menurutnya, sejumlah petani telah mengadu dan mengeluhkan kelangkaan pupuk di tingkat distributor maupun pengecer ini.
Semestinya Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Semarang segera mengambil tindakan agar pupuk tidak sampai langka di tingkat petani.
Iapun mempertanyakan sistem pengawasan dan kontrol terhadap peredaran pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan petani ini.
“Ini terkait dengan persoalan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Semarang. Jangan menganggap remeh masalah pupuk,” tegas anggota Komisi B DPRD Kabupaten Semarang ini.
Sementara itu Kepala Distanbunhut Kabupaten Semarang, Urip Triyogo membantah ada kelangkaan pupuk bersubsidi ini.
Menurutnya, tahun 2014, Kabupaten Semarang mendapatkan kuota pupuk bersubsidi hingga 12 ribu ton.
Kuota ini memang mengalami pengurangan dibandingkan dengan kuota tahun sebelumnya yang mencapai 15 ribu ton.
Namun jumlah tersebut masih mencukupi. Karena distribusi pupuk bersubsidi ini akan menggunakan pola pemerataan.
“Wilayah yang mengalami kelebihan stok pupuk akan dialihkan ke wilayah yang kurang, agar distribusinya merata,” tegas Urip.
Ia menduga, hal ini dampak dari kendala teknis dalam pendistribusian. Karena petani tidak mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
“Sekarang distribusi pupuk diperketat, jadi untuk mendapatkan pupuk harus membuat RDKK. Tetapi selama ini petani aday tak mau membuat,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika