REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk bisa mengontrol penuh pengelolaan air di Jakarta. Hal itu, untuk mengembalikan hak atas air bagi warga Jakarta.
Sebab sejak masa orde baru, pengelolaan air ada dalam kendali perusahaan asing. Sementara, pemerintah sendiri tidak memiliki kontrol yang kuat atas pengelolaan air.
Masalah ini, menjadi bahan diskusi publik yang dipelopori LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Mendukung Air Dikelola Negara di Gedung LBH Jakarta, Kamis (20/3).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih saham air di Jakarta yang dipegang oleh perusahaan asing Palyja melalui perusahaan milik BUMD, yaitu Jakpro dan Pembangunan Jaya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengembalikan hak atas air bagi Jakarta.
Oleh karena itu, salah satu yang harus dilakukan adalah dengan memutus hubungan dengan Palyja. Tujuannya agar kita bisa mengontrol penuh air di DKI Jakarta.
Menurut Haryo Tienmar, ketua Badan Pengawas PAM Jaya berpendapat lebih baik bekerjasama dengan perusahaan lokal daripada dengan perusahaan asing. Saat ini, kata Haryo, telah dilakukan cara yang tepat untuk memutus hubungan dengan Palyja.
Haryo menambahkan, masyarakat tidak usah khawatir terhadap Jakpro dan Pembangunan Jaya. Karena dua perusahaan ini 99 persen milik DKI Jakarta. Jadi, tegas Haryo pemerintah akan mempunyai kontrol kuat jika nantinya akuisisi saham dari Palyja berhasil.
"Tidak usah takut 99 persen milik DKI," tegasnya kepada wartawan, Kamis (20/3) di gedung LBH.
Pujiono, Kepala Bagian Perencanaan Modal Promosi dan BUMD yang hadir mewakili dari pemerintah Provinsi mengatakan, rencana pengambil alihan saham dari Palyja oleh pemerintah melalui Jakpro dan Pembangunan Jaya merupakan sebuah momentum emas. Artinya, kata Pujiono, langkah yang akan diambil pemerintah perlu mendapat dukungan dan masukan dari masyarakat. Agar pemerintah bisa mengontrol penuh air di Jakarta.
"Ini adalah momentum emas," kata Pujiono.
Oleh karenanya, lanjut Pujiono, pemerintah perlu mendapat masukan atas langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak ingin hal ini menjadi berlarut-larut.
Namun, Suwandi, salah satu pembicara dalam diskusi ini masih mempertanyakan manfaat terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap Palyja. Meskipun nantinya pemerintah berhasil mengakuisisi saham dari Palyja melalui Jakpro dan Pembangunan Jaya, apakah kedua perusahaan itu akan memberi ruang bagi pemerintah untuk bisa mengontrol secara penuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika