REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik politik uang (money politics) kerap mewarnai jalannya pesta demokrasi. Politik uang dinilai sangat membahayakan sistem politik Indonesia.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eko Cahyo mengatakan, praktek politik uang dilarang berdasarkan UU No 8/2012 Pasal 86 Ayat 1 tentang Pemilu.
"Politik uang sudah jelas diatur dalam undang-undang, bahwa memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau barang saat kampanye dan pemungutan suara melanggar aturan," ujar Bambang, di Jakarta, Kamis (20/3).
Bambang menambahkan adanya politik uang karena caleg tidak percaya diri.
"Secara sadar atau tidak, politik uang di kita itu sudah menjadi budaya yang bertentangan dengan hukum. Namun memang sangat sulit untuk membuktikan adanya politik uang karena si pemberi dan si penerima uang tidak diketahui orangnya dan tidak ada bukti. Sehingga politik uang harus dimaklumi atau boleh menyuap karena dianggap tidak berlawanan dengan hukum, maka dari itu kesadaran adanya politik uang harus di mulai dari diri sendiri," tuturnya.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, politik uang adalah perilaku melebihkan dan pamrih atau mengharapkan dukungan.
"Bentuknya bermacam-macam, bisa berupa program membangun jalan, pemberian jetpam, memobilisasi massa dengan dijanjikan uang dana transportasi, memperbanyak sembako, souvenir, membagikan kalender," jelas Siti.
Lanjut Siti, sebenarnya, membagikan atribut partai, membagi sembako, sosialisasi, bukan merupakan politik uang jika diadakan tidak dalam masa kampanye. Jika hal itu dilakukan saat kampanye, maka akan dianggap politik uang.
"Banyak caleg yang salah memanfaatkan masa kampanye, seharusnya sebelum kampanye sudah melakukan kegiatan yang intensif ke warga seperti sosialisasi, pembagian atribut dan ketika masa kampanye tinggal memantau saja kondisi di lapangan," imbuh Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika