REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pendanaan Sarana Rakyat milik Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, dijadwalkan beroperasi pada April 2014, sekaligus meluncurkan program pinjaman dana bergulir untuk penguatan modal usaha kecil dan mikro.
"Kami masih menunggu izin operasional dari otoritas jasa keuangan yang diagendakan terbit April," kata Direktur PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Marwan Hasmen di Palembang, Kamis.
Ia menjelaskan tertundanya operasional bank milik pemkot setempat murni itu, karena memang belum selesainya proses penerbitan izin operasional dari OJK.
Izin prinsip, katanya, telah dikantongi sejak 2013, sedangkan aset dan tenaga kerja sudah siap.
Saat ini, katanya, karyawan bank perkreditan tersebut telah mengikuti pelatihan persiapan kerja.
Ia menjelaskan karyawan secepatnya juga akan mulai dipersiapkan untuk langsung bekerja di lembaga keuangan yang memprioritaskan pelayanan kepada usaha mikro dan kecil.
Staf ahli Wali Kota Palembang Sudirman mengatakan pengoperasian BPR tersebut direncanakan sekaligus dengan meluncurkan program pinjaman bergulir untuk penguatan modal usaha kecil dan mikro.
"Momentum beroperasinya BPR tentu sangat tepat dibarengkan dengan peluncuran program inisiatif wali kota tersebut," ujarnya.
Apalagi, katanya, program dana bergulir tersebut telah lama ditunggu pelaku usaha kecil dan mikro untuk mengembangkan kegiatan produksi.
"Karena itu, semakin cepat dilaksanakan pinjaman tersebut berimplikasi pada meningkatkanya pertumbuhan ekonomi riil kota," katanya.
Pada kesempatan sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Palembang Hardayani mengatakan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja Usaha Kecil dan Mikro segera diluncurkan.
Selanjutnya, katanya, akan dilakukan pendataan jumlah UKM yang akan menerima bantuan dana bergulir untuk modal usaha tersebut.
Menurut dia, program bantuan dana bergulir tersebut didedikasikan untuk pengembangan industri kecil di daerah tersebut.
"Dengan sistem pinjaman tanpa agunan dan bunga sehingga memudahkan pelaku usaha mendapatkan dana penguatan modal dengan kisaran Rp5 juta sampai Rp20 juta per usaha," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika