Rabu 19 Mar 2014 14:14 WIB

Pemprov Jatim: Hilangkan Citra Kerja PNS Lamban

Rep: RR Laeny Sulistywati/ Red: Yudha Manggala P Putra
Ilustrasi--Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) berada di sebuah warung saat jam kerja sekitar pukul 10.00 WIB.
Foto: antara
Ilustrasi--Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) berada di sebuah warung saat jam kerja sekitar pukul 10.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Akhmad Sukardi meminta supaya Pegawai Negeri Sipil (PNS) hilangkan imej masyarakat bahwa kerja PNS lamban dan kinerja rendah dengan memberikan pelayanan yang prosesnya cepat, tepat dan sederhana.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi aparatur pemerintah cukup memprihatinkan.  Karena dalam praktek selama ini masih sering mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja.

“Sehingga muncul asumsi dari masyarakat bahwa kinerja PNS lamban, arogan, masa bodoh, tidak aspiratif, dan kinerja rendah,” ujarnya saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Budaya Kerja di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim, di Pasuruan, Selasa (18/3) malam.

Dia menambahkan, dengan adanya berbagai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang optimal, tidak dapat lagi ditanggulangi dengan cara tradisional yang masih tergolong lamban dan kaku. Dia menegaskan, harus ada upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur melalui program budaya kerja, dengan mengadakan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan.

Adapun sasaran utama pengembangan budaya kerja menurutnya adalah aparatur pemerintah yang etis, bermoral, profesional, berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. “Namun keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen pimpinan,” katanya.

Bimtek berlangsung selama tiga hari mulai Selasa (18/3) hingga Kamis (20/3) diikuti 135 peserta, dari pejabat eselon III di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jatim dan eselon IV Kabupaten/Kota. Adapun nara sumber dari Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, serta Sucofindo Persero.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement