REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Pembangunan bandara internasional baru di Bali utara mendapat respon konsultan pembangunan bandara Airport Kinesis Consulting (AKC). Konsultan asal Kanada itu menawarkan konsep pembangunan bandara di tengah laut.
Kepala Biro Humas Pemprov Bali, Ketut Teneng di Denpasar, Selasa (18/3) mengatakan, pihak AKC yang diwakili Shad Servoune, sudah melakukan presentasi di ruang kerja Gubernur Bali, Made Mangku Pastika awal pekan ini.
Hadir dalam presentasi itu, antara lain Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjindra dan Atase Perdagangan Kedutaan Besar Kanada, Trecy Renold. "Mereka menawarkan konsep pembangunan bandara di tengah laut," kata Teneng.
Sebagaimana diketahui, untuk meningkatkan kemampuan Bali menerima wisatawan asing, serta pemerataan antara Bali utara dan Bali selatan, Bali akan membangun bandara internasional baru di Kabupaten Buleleng bagian timur.
Kendati rencana itutelah mendapat lampu hijau, namun belum diputuskan di areal sebelah mana bandara itu akan dibangun.
Sementara itu, dari konsep yang ditawarkan, AKC menyebutkan bandara itu akan dibangun di tengah laut, berjarak satu kilometer dari daratan.
Semua fasilitas bandara, seperti landasan pacu, terminal, dan lain-lain akan dibangun di atas sebuah pulau buatan yang akan dihubungkan dengan jalur kereta ke daratan. Sedangkan sebagai fasilitas pendukung, di daratan akan dibangun sebuat kota bandara (Airport city).
Sebagaimana yang dikemukakan tim AKC lanjut Teneng, beberapa keuntungan pembangunan bandara di tengah laut, diantaranya mengurangi biaya, tidak ada pembebasan tanah, dan efek kebisingan dari pesawat juga bisa di kurangi.
"Jika pemerintah Indonesia menyetujui, maka 10 bulan kedepan, proyek sudah bisa dikerjakan," kata Shad Servoune seperti dikemukakan Teneng.
Menanggapi pemaparan Servoune, Gubernur Bali Mangku Pastika meminta agar pihak AKC berkenan memberikan presentasi rencana itu di hadapan tokoh-tokoh masyarakat Bali.
Hal itu kata Pastika, agar para tokoh bisa memberikan masukan pada AKC, begitu juga sebaliknya. Kepada Dinas Perhubungan Bali, Pastika meminta agar melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga ada sinkronisasi program.