REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menargetkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Jatim tiga tahun berturut-turut harus dipertahankan untuk keempat kalinya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Akhmad Sukardi mengatakan, predikat WTP bisa diraih Jatim apabila semua urusan administrasi pemerintahan dikerjakan dengan baik. Hal itu merupakan syarat utamanya.
“WTP merupakan prestasi yang membanggakan. Tentunya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan lebih teliti dan terperinci serta komprehensif,” katanya saat memimpin apel di Kantornya di Surabaya, Senin (17/3).
Ia menyatakan, apabila ada salah satu pengelola keuangan kurang paham mengenai pengelolan keuangan, Pemprov Jatim telah memiliki laboratorium pengelolaan keuangan. Akan diajarkan secara mendetail mengenai tata cara pengelolaan keuangan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan penguasaan.
”Didalam laboratorium, para pengelola keuangan akan dididik menjadi tenaga yang terampil dalam mengelola keuangan daerah. Diharapkan dengan memahami hal tersebut, membantu Jatim meraih opini WTP kali keempat,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila mengalami kesulitan, para pengelola keuangan harus berkonsultasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan inspektorat. Peran Kepala SKPD dalam memantau keuangan juga diperlukan.
“Yang paling utama, apabila ada pemeriksaan dari BPK harus ditemui dan diajak bicara mengenai permasalahan yang ada, jangan malah menghindar,” katanya.
Selain itu, Sekdaprov Jatim juga memberikan apresiasi kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setdaprov Jatim yang tingkat kedisiplinannya semakin bagus. Hal itu dibuktikan kehadiran apel pagi yang selalu datang tepat waktu. “Dengan menerapkan kedisiplinan, kinerja PNS akan lebih baik.
Kinerja yang kurang baik disebabkan tingkat kedisiplinan yang rendah. Oleh sebab itu, disiplin kerja merupakan tolak ukur kinerja yang baik,” ujarnya.