REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengaku heran atas molornya serah terima pemberian bus Transjakarta dari pihak swasta kepada Pemerintah Provinsi DKI. Sebab serah terima bus tersebut molor sejak enam bulan yang lalu.

Menurutnya, pemberian bus tersebut seharusnya tidak dipersulit. "Masak ada orang mau nyumbang, kok dipersulit," ujar Basuki di Balai Kota, Rabu (12/3).

Ahok, sapaan akrab Basuki menuturkan, sekarang warga Jakarta sedang mengeluhkan kondisi bus Transjakarta. Salah satu keluhan warga adalah harus menunggu lama saat di halte lantaran kurangnya armada. Karenanya, menurut Ahok pemberian 30 bus dari pihak swasta seharusnya tidak dipersulit.

Ia juga menginginkan bus Pemprov DKI berkualitas tinggi sehingga bisa dipakai hingga 10 sampai 20 tahun. Sehingga bus yang dimiliki Pemprov DKI tidak merugikan negara akibat selalu mogok.

Karenanya, Ahok lebih memilih tidak punya bus tapi uannya utuh, ketimbang punya bus tapi selalu mogok dan merugikan negara. "Daripada ada bus nanti ada kerugian negara mogok lagi dimaki-maki juga kan ya sudah mending gak punya bus duitnya enggak hilang," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (12/3).

Mantan bupati Belitung Timur itu menyentil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Wijayanti, terkait molornya serah terima pemberian bus oleh pihak swasta. Ahok meminta Endang menindak anak buahnya yang 'nakal'.

"Kalau ada anak buah kamu yang gak beres, ya pecat dong. Gak mungkin saya ngurusi anak buah Bu Endang," semprot Ahok.

Ahok juga menyesalkan dikenainya pajak strategis reklame. Mengingat pajak ini baru pertama kali terjadi. Sehingga Ahok mempertanyakan alasan kenapa baru kali ini ada pajak strategis reklame.

Ikuti Whatsapp Channel Republika