REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan meskipun merupakan pejabat negara, ia memiliki hak mendukung salah satu partai politik peserta pemilu yakni PDI Perjuangan.
"Saya dukung PDIP, itu hak saya. Saya dulu dipilih jadi Kepala BNP2TKI bukan karena saya Partai Demokrat," kata Jumhur dalam dialog dengan calon TKI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Ikatan Pemuda Alumni Lemhannas di Jakarta, Selasa.
Jumhur menjadi sorotan setelah bersama Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Sabtu (8/3), menyatakan mendukung PDI Perjuangan pada Pemilu 2014, sementara ia berstatus pejabat negara.
Namun, tokoh pergerakan buruh itu menegaskan bahwa dirinya dipilih Presiden Yudhoyono menjadi Kepala BNP2TKI karena profesionalitasnya sebagai aktivis buruh, bukan karena kader Partai Demokrat.
Di tempat terpisah, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Indria Samego menilai deklarasi dukungan Jumhur Hidayat bersama ARM untuk PDI Perjuangan sebagai langkah positif untuk memperkokoh jaringan kerakyatan yang dimiliki partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
"Jumhur sudah bergerak dalam kiprah perjuangan kerakyatan ataupun perburuhan, karenanya momentum dukungan itu akan menjadi kekuatan instrumental bagi PDIP," katanya.
Meskipun terkesan dukungan itu terlambat, namun dapat menguatkan semangat ke arah penggalangan dukungan politik yang lebih masif untuk PDI Perjuangan menghadapi Pemilu 2014.
"PDIP diproyeksi bisa memenangkan pemilu. Adanya dukungan tentu harus dijadikan mandat politik yang tidak boleh diabaikan," ujar Indria.
Ia menambahkan, Megawati harus menyambut baik dukungan yang terus mengalir agar partainya betul-betul mendapat kecintaan dari rakyat.
Indria mengatakan agenda perjuangan PDI Perjuangan dengan dimensi pergerakan yang dibangun Jumhur selama ini memiliki kesamaan sehingga merupakan harmoni.
"Jumhur itu modalnya adalah kerakyatan, PDIP juga berangkat dengan mandat dan karakter politiknya dalam dinamika kerakyatan sehingga jika saling mengapresiasi untuk keperluan bersama maka akan membuat peran PDIP menjadi lebih strategis ke depan," katanya.
Dukungan politik Jumhur bersama ARM yang berasal dari jaringan kaki lima, petani, dan para sopir, termasuk buruh dan pekerja, memiliki alasan tepat dan rasional mengingat kiprah Jumhur selalu berada dalam orientasi kerakyatan, sementara PDIP pun meletakkan pada perwujudan aspirasi rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika