REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Khofifah menyatakan, minimnya anggaran yang selama ini menjadi dalih Polri tak bisa dijadikan alasan.
Jikapun benar, Khofifah menegaskan, semua Muslimah di Indonesia siap membantu para polwan yang ingin berjilbab. Menurutnya, para Muslimah akan memberikan jilbab kepada para polwan.
Sebagai manusia yang ingin mendapatkan keadilan hak asasi manusia, ujar Khofifah, para polwan juga memiliki hak. “Ini kan bangsa yang mayoritas Muslim, masak masih bingung?”
Ketua Pengarah Kongres Muslimah Indonesia Welya Safitri mengungkapkan, semua organisasi masyarakat Muslimah yang hadir pada kongres berkomitmen siap memperjuangkan polwan yang ingin berjilbab.
Menurut Welya Safitri, para muslimah Indonesia akan tetap bersuara hingga para polwan mendapatkan hak untuk berjilbab.
“Kami sudah melakukan berbagai langkah untuk memperjuangkan hak jilbab untuk polwan, kami sudah mengirimkan surat ke Presiden, bertemu ketua DPR RI, berbincang dengan Polri,” kata Welya, Sabtu (8/3).
Ketua Umum Perempuan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini mengultimatum Polri selama tiga bulan untuk segera mengesahkan SK Jilbab Polwan.
Jika sampai pada masa itu tidak ada kemajuan dari SK tersebut, maka ormas-ormas Muslimah Indonesia akan melakukan aksi.
“Kami siap turun ke jalan untuk mendukung para Polwan yang ingin berjilbab. Menuntut keadilan hak asasi manusia untuk para polwan,” ujar Welya tegas.
Kapolri Jenderal Sutarman sebenarnya sudah mengizinkan secara lisan agar polwan bisa berjilbab. Izin ini dinyatakan pada Selasa, 19 November 2013, tak lama usai Sutarman dilantik sebagai Kapolri.
Hanya saja, izin tersebut rupanya tak berlangsung lama. Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno meneken telegram rahasia (TR) untuk menunda kebijakan berjilbab bagi polwan. Usai Wakapolri pensiun, kebijakan tersebut masih tetap menggantung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika