Siapa yang mengatakan bahwa ada kejahatan yang tidak direncanakan? Terjadinya tindak kriminalitas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dilakukan dalam beberapa tahapan. Yakni, tahap munculnya keinginan, pertimbangan, perencanaan, tindakan, dan upaya meloloskan diri dari upaya pengungkapan.
Dari kelima fase tersebut, ada satu yang biasanya lepas dari kendali para pelaku. Yaitu, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak.
Dalam kacamata konvensional, pencegahan kejahatan bisa dilakukan apabila kita mampu mengidentifikasi sasaran dan lokasi tindak kriminal. Teori kejahatan konvensional meyakini betul bahwa kejahatan bisa ditekan bila peluang untuk melakukan kriminalitas itu diperkecil. Untuk itu peran pencegahan selalu mengandalkan pada upaya bertemunya kesempatan dan niat untuk melakukan kejahatan.
Saat ini, teori konvensional tersebut masih berlaku. Namun, saya perlu memperkenalkan sebuah pendekatan baru, bahwa kejahatan bisa ditekan manakala peluang untuk meloloskan diri dalam melakukan tindak kriminal dipersulit. Bagaimana caranya? Dua hal ini akan menjelaskan pendekatan tersebut:
Pertama, mempersulit atau memperpanjang waktu untuk melaksanakan tindakan kriminalitas. Kejahatan akan terjadi di mana ada kesempatan untuk melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu jika kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan, maka tindakan kejahatan akan berkurang.
Faktor yang menciptakan kesempatan untuk melakukan kejahatan dapat ditemukan di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dengan dasar tersebut, maka rekayasa sosial terhadap lingkungan dan lokasi yang berpotensi sebagai sasaran kejahatan dapat diciptakan, karena perubahan ini dapat merubah rencana perbuatan jahat.
Kedua, menutup ruang gerak bagi pelaku untuk membersihkan diri dari upaya pengungkapan oleh petugas. Saya ingin menggambarkan beberapa contoh yang berbeda antara beberapa negara maju seperti di Eropa, Amerika dan Asia (Singapura, Jepang, Korea) dengan di Indonesia.
Di berbagai negara maju tersebut, tidak ada kegiatan pemeriksaan mobil dan motor terhadap kendaraan yang akan memasuki gedung parkir. Tetapi di Indonesia, hampir di semua hotel dan gedung tertentu dilakukan pemeriksaan bagasi cabin kendaraan bermotor.
Selain itu, di negara-negara itu tidak ada pemeriksaan tas dan badan terhadap orang-orang yang memasuki mal dan hotel serta gedung bertingkat. Tapi di Indonesia, selalu ada pemeriksaan.
Contoh lainnya, petugas jaga bank di negara-negara itu hanya membutuhkan satpam dan tidak perlu polisi. Tetapi di Indonesia banyak bank yang minta jasa pengamanan polisi.
Mengapa ada perbedaan yang signifikan antara di berbagai negara maju tersebut dengan di Indonesia? Apakah negara-negara tersebut bukan sasaran teroris?
Di sinilah terlihat ada perbedaan sistem yang signifikan antara berbagai negara maju tersebut dengan Indonesia. Dalam hal ini saya mengambil contoh Amerika misalnya, di mana Amerika sudah mendesain sebuah sistem yang mampu mencegah sekecil mungkin kemungkinan orang untuk meloloskan diri dari melakukan kejahatan.
Hampir setiap orang di Amerika telah terekam datanya pada pusat data nasional Amerika. Identitas yang terekam ini terkoneksi satu sama lain antara kementerian dalam negeri, polisi, imigrasi, transportasi (SIM), Keuangan dan sebagainya. Dengan demikian sangat mudah bagi petugas penegak hukum di Amerika untuk mencari identitas pelaku yang berbuat kejahatan dengan mencocokan jejak yang tertinggal di TKP (tempat kejadian perkara) dengan data yang ada di mereka.
Sejujurnya, dengan kemampuan profesionalitas Polri saat ini, kasus tersebut bukanlah kasus yang sulit untuk diungkap. Sejarah profesionalitas Polri dapat dilihat dari berbagai keberhasilan pengungkapan kasus-kasus sulit yang minim jejak seperti bom Bali, bom Marriot, atau kasus pembunuhan terbaru di Bekasi dengan melibatkan dua pasangan kekasih yang masih sangat muda.
Kesulitan terbesar yang dihadapi Polri saat ini adalah, Indonesia belum memiliki sistem standar yang berkaitan dengan upaya menutup peluang meloloskan diri bagi para pelaku kejahatan.
Integrated Approach atau pendekatan terpadu di mana semua unsur terkait dilibatkan adalah solusi sempurna untuk meningkatkan keamanan di Indonesia. Berbagai kendala yang dihadapi oleh satu institusi akan dapat ditutupi oleh kemampuan institusi yang lain.
Jika kementerian dalam negeri mampu mengelola database kependudukan se-Indonesia dan kemudian mengintegrasikan dengan pusat informasi kepolisian di Polri dan kemudian mensinergikan dengan database Imigrasi termasuk dengan perbankan dan Pajak misalnya, maka kita akan melakukan sebuah lompatan besar dalam mengungkap kejahatan yang sulit.
Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Semakin sebuah kejahatan ditutupi, maka semakin banyak kebohongan yang dibutuhkan untuk menutupi kebohongan lain. Semakin banyak kebohongan dilontarkan, maka semakin tidak masuk akal argumentasi yang dibuat. Ketika kejahatan besar semakin ditutupi makan akan semakin banyak dibutuhkan konspirasi, dan semakin banyak konspirasi maka semakin banyak pula jejak bukti yang tertinggal di sana.
Penulis adalah mantan Coordinator Police Planning Officer United Nations Department of Peace Keeping Operations United Nations Head Quarter New York, USA
Ikuti Whatsapp Channel Republika
