REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kongres Muslimah Indonesia yang dilaksanakan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat mengkritik Polri yang terus mengulurkan SK Jilbab Polwan. Kongres Muslimah Indonesia adalah kongres muslimah nasional pertama kali yang dilaksanakan setelah Indonesia merdeka. 

"Mengenai polwan berjilbab adalah hak asasi manusia, lalu kenapa terus di tunda-tunda, " ujar Tutty Alawiyah, Ketua MUI Pusat sekaligus Ketua BMKT sebagai Ketua Pengarah Kongres MUslimah Indonesia, Ahad (9/3).

Tutty melanjutkan bahwa, jika alasanya APBN itu bukan hal yang menjadi hal yang tepat untuk dijadikan alasan. Karena, para Polwan siap menggunakan biaya sendiri. Selain itu, ormas-ormas Islam lainnya ingin mengulurkan tangan untuk membantu memberikan jilbab kepada para polwan.

Tutty mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim surat kepada Presiden, bertemu langsung dengan Ketua DPR RI, dan berbicara langsung dengan Sutarman Kepala Kepolisian Republik Indonesia membahas SK Polwan Berjilbab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika