Sabtu 08 Mar 2014 17:30 WIB

KPU: Penghitungan Suara Rawan Konflik

 Petugas KPPS melihat kertas suara pada simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Jakarta, Jumat (14/2).    (Republika/Tahta Aidilla)
Petugas KPPS melihat kertas suara pada simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Jakarta, Jumat (14/2). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN-- Penghitungan suara berpotensi rawan konflik apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Choirul Anam. "Oleh karena itu, KPU Jatim mengimbau agar setiap PPK membuat jadwal yang baik dan terstruktur, agar semua rekapitulasi di tingkat PPS bisa tuntas di tingkat desa," katanya di Bangkalan, Sabtu.

Ia mengemukakan hal itu saat berbicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK se-Kabupaten Bangkalan pada Pemilu DPR, DPD, DPR Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Propinsi di Aula PKPN Bangkalan.

Ketua Divisi Teknis KPU Jatim ini juga meminta panitia pemilihan kecamatan (PPK) agar proaktif membantu panitia pemungutan suara (PPS) agar rekapitulasi hasil pemungutan suara rapi dan tidak diprotes pendukung caleg dan saksi partai.

Kabupaten Bangkalan, kata dia, merupakan satu dari empat kabupaten di Pulau Garam Madura yang tergolong rawan permasalahan pemilu, sebagaimana pernah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.

"Mari pada pemilu kali ini kita buktikan bahwa pemilu di Bangkalan ini bersih dan diisi oleh orang-orang berkualitas yang mampu mengawal demokrasi dengan baik dan benar," katanya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan, Fauza Djakfar, mengajak kepada seluruh anggota PPK untuk menghilangkan anggapan buruk masyarakat dengan bekerja secara maksimal dalam menyuksekan Pemilu 2014. "Pemilu 2014 adalah tugas dan amanah yang berat, namun bila di lakukan dengan ikhlas dan benar, semua akan berjalan sukses," katanya.

Dalam waktu yang tesisa 32 hari menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014, pihaknya akan terjun langsung ke 18 kecamatan untuk menemui anggota PPK dan KPPS. Hal itu untuk memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada penyelenggara pemilu di tingkat desa, yakni panitia pemungutan suara (PPS) yang tersebar di 281 desa/kelurahan di Kabupaten Bangkalan. Jumlah anggota PPK se-Kabupaten Bangkalan yang mengikuti bimbingan teknik penyelenggaraan pemilu 9 April 2014 di Kabupaten Bangkalan itu sebanyak 54 orang dari 18 kecamatan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement