REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia masih dinilai terlalu dini bila ingin menyaingi Cina dan Korea Selatan dalam menutup akses jaringan pornografi. Meski belum mampu mengkuti langkah kedua negara tersebut, namun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) optimis, suatu saat bisa terbangun kemamapan teknologi.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S Dewa Broto mengatakan, negara yang bisa menjadi acuan Indonesia dalam memberantas konten pornografi adalah Korea Selatan. Sebab, mereka punya rezim yang menyerupai sistem republik ini.

"Kalau Cina, jelas berbeda dengan kita. Mereka bisa menutup konten pornografi, karena tidak ada aturan HAM. Apapun yang bertentangan dengan regulasi pemerintah, bisa segera diblokir," kata Gatot.

Dia mengatakan, sumber daya manusia yang bekerja untuk kepentingan tersebut juga sangat memadai. Pihaknya memperkirakan ada sekitar 30 ribu tenaga kerja yang bertugas mengawasi konten-konten negatif yang bertebaran di dunia maya.

Sedangkan di Korea Selatan, menurut dia, hampir sama dengan Indonesia. Mereka tidak mempunyai SDM yang besar. Selain itu, ada aturan yang memperhatikan masalah HAM serta informasi publik. Hanya perbedaanya, kata Gatot, negara tersebut sudah dibekali infrastruktur internet yang baik.

"Sistem teknologi mereka lebih matang daripada kita sehingga, penanganan terhadap konten negatif juga lebih cepat," ujar dia.

Dia menambahkan, bukannya tidak mau Indonesia mengikuti Korea Selatan, namun masih butuh waktu bagi negara ini membangun infrastruktur jaringan secanggih kemampuan mereka. Kalau sekarang ini, Kemenkominfo memaksakan, maka kecepatan akses internet cenderung berkurang.

"Tapi bukan tidak bisa. Ketika pelaksanaan APEC di Bali, kita menyediakan akses internet dengan bandwich yang sangat cepat. Namun itu terbatas pada suatu pelaksanaan kegiatan dan biayanya cenderung mahal," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika