REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Achmad Bisung meminta, Badan Kesetuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama instansi terkait agar mewaspadai dan melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah rawan.
"Pengawasan dan pembinaan itu penting, terlebih mendekati Pemilu legislatif tahun 2014 yang bisa menimbulkan konflik. Persoalan tersebut menjadi penekanan dari Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
"Ketika kami bersama Badan Kesbangpol Kalsel berkonsultasi dengan Ditjen Kesbangpol Kemendagri di Jakarta beberapa hari lalu, mereka menekankan arti penting pengawasan dan pembinaan kesatuan bangsa dan politik, terutama pada daerah-daerah yang dianggap rawan," ungkapnya.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesbangpol tingkat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut selama ini sudah memadai.
"Namun kita tetap harus waspada dan meningkatkan pembinaan agar keadaan Kalsel yang sudah kondusif selama ini tetap terjaga. Kita semua tentu tak ingin peristiwa 'Jumat Kelabu' di Banjarmasin pada penghujung masa kampanye Pemilu 1997, terulang," lanjutnya.
Oleh sebab itu, politisi senior Partai Demokrat tersebut mengimbau, semua pihak, tidak terkecuali partai politik (parpol) atau calon anggota legislatif (caleg) peserta Pemilu 2014 agar bersama-sama menjaga keadaan daerah Kalsel yang sudah kondusif.
"Peristiwa Jumat Kelabu merupakan pengalaman yang sangat berharga, dan jangan sampai terulang. Karena peristiwa tersebut bukan saja hampir melumpuhkan perekonomian Kalsel, khususnya Kota Banjarmasin, tapi menimbulkan korban jiwa yang tiada sedikit," ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi pembicaraan saat konsultasi dengan Ditjen Kesbangpol Kemendagri 4 Maret lalu, mengenai dana bantuan untuk parpol serta kegiatan kesbangpol di daerah, demikian Bisung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
