REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hidrologi Universitas Diponegoro Semarang Ir Nelwan mengaku setidaknya membutuhkan dana Rp12,5 triliun untuk membangun "masterplan" sistem drainase di Semarang untuk mengatasi banjir.
"'Masterplan' itu dibuat 2007 oleh Pemerintah Kota Semarang. Memang sangat besar dananya, APBD Kota Semarang saja setiap tahun berapa? Butuh berapa tahun APBD untuk dana sebesar itu," katanya di Semarang, Kamis (6/3).
Ia mengakui banjir merupakan masalah yang dihadapi hampir di seluruh daerah, termasuk Kota Semarang yang tidak mungkin diselesaikan dalam sekejap, tetapi membutuhkan tahapan-tahapan dan kerja sama seluruh pihak.
Menurut dia, banjir yang terjadi di Semarang sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti penurunan muka tanah yang terus terjadi setiap tahun, pengambilan air bawah tanah yang tidak terkendali, dan sistem drainase.
"Penggerusan pantai dan pengambilan air bawah tanah yang tidak terkendali itu menyebabkan muka tanah selalu mengalami penurunan setiap tahun. Belum lagi, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan," katanya.
Upaya mengatasi banjir, kata dia, harus dilakukan melibatkan lintas sektor, mulai dari aspek teknis hingga sosial, dan masing-masing pihak tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus saling berkoordinasi.
"Dari segi teknis, upaya mengatasi banjir, misalnya dengan normalisasi sungai, pembuatan waduk, dan sebagainya itu berdasarkan teori kemungkinan. Ada hitung-hitungannya, tetapi tidak ada jaminan pasti berhasil," katanya.
Ia mencontohkan upaya normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat di era 1990-an yang dilakukan dengan dasar hitungan volume tampung air dengan intensitas hujan 50 tahunan, tetapi tetap saja sungainya bisa meluap.
"Ya, manusia kan hanya bisa memprediksi. Ketika itu, saya yang menghitung ketika normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat. Prediksinya, normalisasi sungai itu bisa menghadapi hujan dengan intensitas 50 tahunan," katanya.
Akan tetapi, kata dia, ternyata saat itu hujan yang datang dengan intensitas lebih dari 50 tahunan sehingga akhirnya tak sanggup menampung air dan meluap hingga menyebabkan Kota Semarang diterjang banjir besar.
karena itu, Nelwan yang juga tokoh masyarakat keturunan Tionghoa Semarang itu mengatakan upaya penanganan banjir harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
"Pemkot Semarang menghadapi keterbatasan anggaran. Kebutuhannya kan banyak, bukan hanya masalah banjir. Masyarakat juga harus diberi pemahaman. Caranya, wali kota turun ke masyarakat, ajak berdialog," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika