REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Wakil Gubernur Banten Rano Karno menekankan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Banten untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 9 April 2014.
"Saya kira PNS semua sudah tahu aturannya dan Undang-undangnya, bahwa PNS itu harus netral. Kalau tidak netral, siap-siap aja terima sanksi," kata Rano Karno usai rapat kordinasi persiapan Pemilu Legislatif 2014 di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Selasa (4/3).
Ia mengatakan, dalam setiap forum dan kesempatan selalu disampaikan imbauan agar pejabat dan PNS di lingkungan Provinsi Banten dan kabupaten/kota tidak terlibat politik praktis. Artinya semua PNS harus benar-benar menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu tersebut.
"Tadi juga saya sudah mendapat laporan dari kepala daerah. Semuanya berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu," katanya.
Menurut Rano, rapat kordinasi yang dilakukan Pemprov Banten dalam rangka mengevaluasi persiapan pelaksanaan Pemilu 2014.
Sehingga jika sudah duduk bersama dan menerima laporan dari berbagai pihak seperti soal kesiapan pelaksanan dari KPU dan keamanannya dari kepolisian dan lainnya, akan mempermudah untuk melakukan evaluasi mengenai kekurangan-kekurangan dalam persiapan pemilu tersebut.
"Rakor ini bagian dari tindak-lanjut rapat kordinasi persiapan yang dilakukan di pusat. Insya Allah dalam pelaksanaan pemilu ini Banten sudah siap," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
