REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- PT.Perusahaan Listrik Negara dan Komisi VII DPR RI menandatangani kesepakatan penyelesaian jangka pendek krisis listrik di Sumatera Utara yang dinilai sudah sangat mendesak ditangani.
"Kekurangan pasokan listrik tahun ini sebesar 330 MW dari kebutuhan listrik di Sumut 1.700 MW sudah disepakati untuk diatasi segera mungkin," kata Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatoegana di Medan, Senin sore.
Dia mengatakan itu usai melakukan dialog dan penandatanganan kesepakatan penyelesaian krisis listrik jangka pendek di Sumut yang disaksikan Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho di rumah dinas Gubernur Sumut.
Dari PLN yang menandatangani perjanjian itu adalah Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera I Gusti Agung Ngurah Adnyana.
Langkah jangka pendek mengatasi krisis listrik antara lain dengan menambah pasokan dari PT Inalum yang selama ini sebesar 90 MW menjadi 135 MW.
"Ada beberapa langkah lagi yang akan dijalankan. DPR RI menjadikan Sumut sebagai daerah "pilot project" penanganan krisis listrik," katanya.
Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera PT.PLN I Gusti Agung Ngurah Adnyana menyebutkan PLN menjadwalkan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 180 MW (PLTGU Belawan GT 2.2+ HRSG+steam turbin) segera mungkin dengan target bisa beroperasi tanggal 10 Maret 2014.
"Untuk itu perlu dukungan dari DPR RI dan pemerintah," katanya.
Adapun penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 75 MW (PLTU Labuhan Angin 2) juga diperkirakan beroperasi tanggal 10 Maret.
Artinya, pemadaman bisa ditekan mulai Maret ini sembari terus menyelesaikan berbagai proyek pembangkit untuk bisa terus memenuhi kebutuhan listrik di Sumut yang cukup meningkat pesat dibandingkan pasokan.
Misalnya, kata dia, PLN mempercepat penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya 2x95 MW. Diharapkan proyek selesai akhir April-Juni tahun 2014.
Adapun PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2x200 MW ditargetkan akhir tahun 2014 dengan catatan transmisi 275 KV dapat tersambung pada Maret 2014.
Dia mengakui dibutuhkan tambahan cadangan pasokan sebesar 30 persen dari beban puncak 1700 MW atau sebesar 510 MW yang akan dipenuhi dari pengoperasian sewa PLTD MF0 120 MW secara bertahap mulai April hingga Juni.
Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho mengatakan krisis listrik sudah membuat masyarakat Sumut marah dan dia memahami.
"Makanya sebagai Gubernur Sumut, saya sangat senang dengan perjanjian yang diharapkan benar-benar dijalankan PLN," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika