REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergantian Wakapolri dari Oegroseno kepada Badroeddin Haiti mendapat sambutan positif dari kalangan DPR. Hal ini dikarenakan Badrodin Haiti dinilai mempunyai trek record yang bagus selama ini.

''Kami menyambut positif pergantian ini,'' ujar Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Almuzzamil Yusuf kepada Republika, Jumat (28/2). Selama ini kinerja Badroeddin Haiti dinilai baik.

Menurut Almuzzamil, pergantian ini tidak akan menghambat penerapan jilbab di lingkungan Polri. Pasalnya, pemakaian jilbab tidak tergantung pada orang. 

Isu jilbab Polwan ini mengemukan setelah Wakapolri sebelumnya Oegroseno mengeluarkan kebijakan penundaan penggunaan jilbab. Padahal, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman sudah memperbolehkannya.

Melainkan kata Almuzzamil, pada tuntutan hak azasi manusia (HAM), konstitusi, reformasi, dan aspirasi masyarakat dalam hal ini DPR, Komnas HAM, Kompolnas, dan Komnas Perempuan. Sehingga cepat atau lambat Polri harus segera mengeluarkan kebijakan peraturan Kapolri tentang dibolehkannya berjilbab.

Almuzzammil mengatakan, masalah jilbab polwan menjadi pertaruhan bagi presiden dan kapolri. Jika diperbolehkan oleh presiden saat ini maka akan memberikan dampak positif bagi pemimpin tersebut.

Dikatakan Almuzzamil, paradigma lama Polri yang melarang penggunaan jilbab harus dihilangkan. Ke depan, harus didorong paradigma yang lebih baik dengan menerapkan penggunaan jilbab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika