REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang tak juga kunjung menerbitkan Peraturan Presiden untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Pemerintah pusat, dianggap lebih mengistimewakan Jawa, ketimbang luar jawa.
Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto, berpendapat, kekecewaan Alex terhadap pemerintah pusat sangat masuk akal. Sebab, memang faktanya akselerasi infrastruktur, terutama jalan di Pulau Sumatera, serta pulau-pulau luar jawa lainnya, masih memprihatinkan. Padahal, pulau-pulau tersebut kaya sumber daya.
“ Saya kira kekecewaan tersebut sangat masuk akal karena memang kalau bicara upaya pembangunan ekonomi dan membangun competitiveness jalan tol trans Sumatra menjadi sangat vital,” kata Erwan, Jumat (28/2).
Sebab dengan buruknya infrastruktur jalan seperti sekarang ini, investor pun akan enggan masuk ke Sumatera. Faktanya memang seperti itu, dimana sebagian besar investor hanya mau menanamkan modalnya di seputatan greater Jakarta yang memang memiliki infrastruktur lebih baik.
Pada saat yang sama buruknya infrastruktur di Sumatera bakal membuat produk-produk industri di pulau tersebut menjadi kurang kompetitif dibanding produk dari daerah lainnya. Daya saing pun tak terbangun.
“ Rendahnya kompetisi ini akan sangat gawat jika tahun 2015 kita sudah mengikuti Asean Community,” katanya.
Sebelumnya, dalam acara Sumatera CSR Summit 2014, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin menumpahkan kekecewaannya atas tak jelasnya pembangunan jalan tol trans Sumatera. Padahal, jalan trans itu, sangat dibutuhkan, sebagai nadi utama pulau Sumatera. Bila,infrastruktur di Sumatera tetap buruk, terutama jalan, daya saingnya pun akan ikut buruk. Padahal Sumatera kaya akan sumber energi.
Pembangunan jalan tol trans Sumatera sendiri, adalah salah satu proyek yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek dibangun secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dibangun empat ruas jalan, yang diperkirakan bakal menelan biaya 31,5 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika