Jumat 28 Feb 2014 11:40 WIB

Linda Gumelar Tegaskan Perempuan Bukan Beban Pembangunan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar
Foto: Prayogi
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menyatakan bahwa dalam program kesetaraan gender, perempuan diarahkan untuk menjadi solusi, bukan beban pembangunan.

"Perempuan tidak mau menjadi beban pembangunan," katanya pada diskusi "Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik" yang diadakan di Perum LKBN Antara di Jakarta, Jumat.

Linda menyebutkan bahwa program kesetaraan gender merupakan visi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kesetaraan ini adalah bagaimana perempuan dan laki-laki mendapat haknya, mendapat akses, mengawal, dan berpartispasi dalam pembangunan nasional," kata Linda dalam diskusi yang bekerja sama dengan UNDP itu.

Ia mengatakan kesetaraan gender telah dimulai ketika terbit Instruksi Presiden Abdurrahman Wahid nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Linda menyebutkan dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional bahwa program kesetaraan gender berlangsung pada 2000-2025. "Tahun 2025 kesetaraan gender semua terwujud," ucapnya menegaskan.

Ia mencontohkan soal keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen hingga saat ini belum terwujud, padahal UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu telah mengamanatkan hal itu. Namun, katanya, kalau sampai pada calon anggota legislatif, semua partai politik telah menempatkan sedikitnya 30 persen calon anggota legislatifnya dari perempuan.

"Kami tidak mau perempuan 30 persen itu hanya pada calon anggota tetapi harus benar-benar yang jadi, atau terpilih. Kalau sekadar calon hanya calon tetap atau tetap calon, tidak jadi," tukasnya.

Linda mmencontohan perempuan anggota DPR hasil Pemilu 2009 baru sekitar 18 persen atau 82 orang dari 560 anggota DPR RI. Sedangkan perempuan anggota MPR sebanyak 20 persen atau 80 orang, perempuan anggota DPD 27 persen atau 73 orang, perempuan anggota DPRD provinsi sebesar 16 persen atau 84 orang, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 12 persen atau 88 orang.

Linda menyatakan telah melakukan berbagai sosialisasi dan kesadaran untuk memberdayakan perempuan. "Pilihlah caleg perempuan," tukas dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement