REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 27/2 (Antara) - Anggota Komisi V DPR RI Hetifah menginginkan pemerintah untuk segera dapat menarik investor guna membangun jalan tol Trans Sumatera yang telah lama dinantikan warga di pulau tersebut. "Seharusnya pemerintah meningkatkan nilai IRR (Internal Rate of Return) sehingga menarik minat investor swasta untuk menggarap tol Trans Sumatera," kata Hetifah dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Politisi Partai Golkar itu tidak menyetujui argumentasi yang menyebutkan bahwa IRR tol Trans Sumatera di bawah 10 persen. Ia mengingatkan bahwa sudah lebih dari 15 tahun lamanya masyarakat Sumatera menanti jalan Trans Sumatera direalisasikan.
Namun, lanjutnya, hingga kini belum ada tanda-tanda jalan tersebut dibangun. Menurut dia, kali ini tertundanya pembangunan tol Trans Sumatera akibat belum terbitnya peraturan presiden sehingga tidak ada anggaran pemerintah tahun 2014 untuk pembangunan tol tersebut.
Hetifah berpendapat, menarik investor bisa dilakukan antara lain dengan menjamin iklim investasi di sekitar proyek tersebut. "Sehingga tercipta 'multiplier effects' (efek berganda) yang signifikan dari pembangunan proyek itu," katanya.
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga bisa memastikan percepatan pembebasan lahan yang diserahkan pada tanggung jawab pemerintah daerah termasuk memangkas jalur birokrasi. Pemerintah, ujar dia, juga dapat memberikan pemberian insentif bagi investor yang berminat membangun proyek tol Trans Sumatera.
"Jika pemerintah mau melakukan hal-hal ini, saya pastikan investor akan segera menanamkan investasinya untuk membangun tol Trans Sumatera," katanya.
Hetifah mengemukakan, jika memang pemerintah pusat tidak memiliki dana untuk membangun tol trans Sumatera itu, maka seharusnya pemda diberikan izin untuk membangunnya karena banyak pemda di wilayah Sumatera yang telah menyatakan kesiapannya untuk membangun tol tersebut.
Sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Tol Trans Sumatera itu adalah PT Hutama Karya (Persero) karena peraturan presiden menyatakan proyek itu harus diberikan kepada BUMN yang 100 persen dikuasai negara.
Hatta juga menjelaskan bahwa dari total 23 ruas yang direncanakan, ada empat ruas yang saat ini diprioritaskan dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mengingat belum ada investor atau pun pengembang yang tertarik untuk bekerja sama dalam proyek tersebut. "Sudah ditenderkan dua kali, tapi tetap tidak ada peminat," ucap Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika