REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 10 ribu buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengepung Gedung DPR/MPR RI, Selasa (25/2). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya penghapusan sistem kerja kontrak atau 'outsourcing'.
Sembari membawa bendera serta spanduk bertuliskan tuntutan, puluhan ribu buruh dari berbagai daerah industry, seperti Jakarta, Bekasi, Karawang, Tangerang. Bahkan, buruh dari Sidoarjo dan Mojokerto juga melibatkan diri dalam unjuk rasa tersebut. Mereka juga tidak beranjak menyuarakan tuntutan meski hujan lebat mengguyur wilayah Senayan. Menggunakan payung dan penutup kepala lainnya, mereka berkerumun di setiap sudut gerbang gedung anggota dewan.
Dalam aksinya, para buruh menuntut pencabutan Inpres No 9/2013, revisi Permenakertrans No 3/2012 dan kebijakan upah murah. Mereka juga mengkritik pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai mengalami penurunan kinerja. "Masih enak waktu Jamsostek," ujar Ahmad, koordinator lapangan dari KSPI Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM) Sidoradjo.
Mereka juga menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menYejahtrakan buruh dengan mengadakan rumah murah, transportasi murah, dan subsidi pendidikan bagi para buruh.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga berharap kesejahteraan buruh meningkat. "Baik lewat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun lewat fasilitas dari pemerintah, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan perumahan," ujar Jokowi saat menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Istora Senayan, Selasa (25/2).
Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 15.45 WIB. Sampai di tempat acara, ia langsung disambut Presiden SPSI Andi Gani Nenawea. "Dengan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-41 kepada SPSI. Sudah itu saja. Terima kasih," ucap Jokowi di atas panggung.
Usai turun dari panggung, orang nomor satu di DKI itu diminta untuk memotong kue ulang tahun bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning, serta presiden partai buruh dari sejumlah negara tertangga. Kemudian, masing-masing tokoh tersebut juga menerima plakat dari presiden buruh.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengungkapkan salah satu isu yang dibahas anggota dewan dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (25/2), yakni pengajuan hak interpelasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang tenaga kerja outsourcing. Menurut politikus kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, 30 Maret 1966, itu, ada 28 anggota yang mengajukan hak interpelasi soal outsourcing.
“Keinginan kita, pengusul hak itu untuk menjelaskan masalah ini dan tidak boleh dihalangi oleh siapa pun,” kata Priyo di depan puluhan ribu buruh. Priyo mengaku datang karena ingin ikut merayakan HUT KSPI.
Priyo mengaku beberapa kali berdiskusi dengan tokoh buruh, seperti Andi Gani dan Mudhofir, sehingga memahami persoalan outsourcing. Politikus Partai Golkar itu juga berbicara tentang penangkapan dan penahanan buruh saat berunjuk rasa. “Negara tidak boleh menengkap buruh yang demo untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika