REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menjajal jalur jurusan Bogor-Sukabumi-Cianjur menggunakan Kereta Api Pangrango dalam rangka kunjungan kerjanya ke Cianjur, Selasa. Kunjungan ini digunakan Presiden Yudhoyono untuk memastikan jalur kereta api yang dioperasikan kembali setelah dihentikan pada 1990-an.
"Tujuan saya adalah untuk memastikan kereta api jurusan Bogor - Cianjur telah dihidupkan kembali. Saya lihat relatif nyaman, dingin semua ada AC-nya, ini harus kita jaga bahkan kita tingkatkan," kata Presiden melalui pengeras suara kepada para penumpang lainnya.
Jalur Bogor-Sukabumi telah dioperasikan kembali pada 9 Novmeber 2013, sementara jalur Sukabumi-Cianjur dioperasikan awal 2014. Jalur Bogor-Sukabumi menggunakan Kereta Api Pangrango dan Sukabumi-Cianjur menggunakan kereta api Siliwangi. Rencananya, jalur ini akan diteruskan hingga Bandung, sehingga dapat menyatu, Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung.
"Insya-Allah ini sudah ke Bogor, Sukabumi, Cianjur, nanti Cianjur - Bandung, jadi kita sambungkan kembali jalur-jalur kereta api, karena kalau tidak jalan darat akan padat sekali," kata Presiden kepada wartawan di dalam kereta api.
Presiden menggunakan kereta api Pangrango bersama dengan penumpang umum lainnya. Presiden berada di gerbong eksekutif nomer satu, sementara perangkat protokol dan wartawan digerbong nomer dua. Diikuti gerbong restorasi, kemudian gerbong eksekutif penumpang umum dan gerbong ekonomi.
Presiden dalam kesempatan tersebut, menyempatkan diri bertegur sapa dengan para warga yang antusias di setiap stasiun pemberhentian. Begitu pula dengan para penumpang umum lainnya. Dalam Kesempatan tersebut, Presiden juga didampingi sejumlah menteri, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Selain itu juga tampak Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika