REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempertimbangkan bakal menyerahkan pengelolaan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) kepada Metro Mini dan Kopaja. Dishub berharap upaya itu bisa mengurangi jumlah angkutan umum yang sudah tidak layak beroperasi di Ibu Kota.
Saat ini, pengoperasian BKTB langsung dikelola Pemprov DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan (UP) Transjakarta. “Sekarang, kami fokus membenahi angkutan umum, salah satunya angkutan umum yang non-Transjakarta. Karena non-Transjakarta kekurangan armada, mereka (non-Transjakarta) perlu menambah armada-armada baru,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar kepada ROL, Ahad (23/2).
Akbar menjelaskan, hingga kini pihaknya masih meminta masukan dari pakar-pakar transportasi untuk mencari solusi terbaik memecahkan persoalan transportasi di Jakarta. “Bagaimana sih membenahi angkutan yang non-Transjakarta ini? Ini semua kita dalami dulu sebelum kita melangkah lebih jauh,” kata Akbar.
Berbicara terpisah, pakar transportasi Yayat Supriatna menilai, menyerahkan pengelolaan BKTB kepada Kopaja dan Metro Mini merupakan terobosan terbaik untuk memperbaiki kondisi angkutan umum di Jakarta. Namun, penyerahan itu harus diimbangi wadah baru (organisasi) untuk mengontrol pengelola.
Yayat memprediksi, Metro Mini dan Kopaja bakal tidak optimal mengelola BKTB karena bakal terhambat sejumlah masalah. Salah satunya, kesalahan komunikasi. “Seperti, rute Pluit, Kalibata, untuk BKTB apakah sudah dibicarakan? Setahu saya belum. Nah, itu kan sudah problem,” ujar Yayat.
Kendala Metro Mini dan Kopaja, kata Yayat, sebenarnya hanya satu, yaitu karena tidak bisa melakukan peremajaan. Lalu, pertanyaannya, apakah pemilik Metro Mini dan Kopaja bisa melakukan peremajaan? Sementara, untuk melakukan peremajaan, membutuhkan modal antara Rp 500 juta dan Rp 600 juta. “Apakah ada pihak swasta maupun bank yang percaya untuk membantu persoalan peremajaan? Saya pikir bank kurang percaya,” ucap dia.
Sehingga, kalau memang dilaksanakan hibah itu, diperlukan organisasi yang tegas yang mampu mewadahi kedua belah pihak. Termasuk, hal-hal yang tidak dibicarakan sebelumnya agar tidak terjadi pelayanan angkutan yang tumpang tindih.
Rencana Dishub DKI dikritik Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit. Ia menilai, kebijakan Pemprov DKI sekarang yang 'mengadu' BKTB dengan Kopaja dan Metro Mini telah melenceng dari tujuan awal pengadaan BKTB, yakni untuk restrukturisasi angkutan umum dan trayek yang ada di Jakarta.
“Yang kita harapkan dari angkutan baru di DKI ini kan tidak bersaing satu dengan yang lainnya, tapi justru saling mendukung,” kata Danang.
Banyak Metro Mini dan Kopaja selama ini dianggap sudah tidak layak beroperasi lantaran sejumlah instrumennya tidak terpasang, seperti speedometer tidak hidup, dan kaca jendela yang tidak terpasang. Semuanya diperparah dengan seringnya sopir Metro Mini dan Kopaja ugal-ugalan sehingga membahayakan penumpang.
Namun, tiga hari terakhir muncul mobil Toyota Alphard yang dicat mirip dengan tampilan Metro Mini dengan warna oranye, garis putih dan biru. Tampilan Toyota Alphard bernomor polisi B 61 TUH itu diperkuat dengan tulisan Metro Mini di badan mobil.
Kehadiran Metro Mini Alphard itu dianggap sebagai sindiran terhadap Pemprov DKI yang belum mampu menyediakan angkutan umum layak untuk masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar mengaku tersindir dengan kehadiran Metro Mini Alphard tersebut. “Ini membuat kita lebih terpacu untuk secepatnya membenahi angkutan umum yang non-Transjakarta,” kata dia saat berbincang dengan ROL, Sabtu (22/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika