REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pencemaran di Sungai Citarum, memperoleh perhatian dari pemerintah pusat. Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar mengatakan, masalah pencemaran Sungai Citarum sudah sangat krusial. 

Oleh karena itu,  mantan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia itu meminta, para pemimpin daerah tidak boleh lagi egois dalam membersihkan Citarum. Hal tersebut, diungkapkan Wimar saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Jabar, di Gedung Pakuan, akhir pekan lalu. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu membahas kelestarian hutan dan sungai.

"Citarum itu sungai yang mengalir 300 hektare. Krusial dan tidak boleh terlantar,'' ujar Wimar. 

Menurut Wimar, pembenahan Citarum tersebut menyangkut perbaikan struktural fisik dan kultural orangnya. Oleh karena itu, Ia akan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan untuk menjaga kelangsungan Citarum. Wimar menilai, saat ini pemerintah kurang berusaha menjaga, sehingga banyak pabrik yang memasukkan limbah ke aliran sungai.

Selain itu, Wimar mengingatkan agar Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jabar, tidak egois memberi izin pembuangan limbah. Pemilik pabrik yang membuang limbah, harus ditindak tegas. "Saya kasih 'warning' ke bupati-bupati, jangan mikirin diri sendiri," katanya. 

Dikatakan Wimar, seringkali salah satu bupati memberikan izin dengan tidak melihat wilayah pemerintahan tetangganya. Sehingga, polusi mengaliri juga daerah lain. Dalam waktu dekat, Ia pun akan melaporkan kondisi dampak perubahan iklim di Indonesia, ke organisasi dunia PBB. Termasuk, soal rusaknya Citarum dan lainnya, di seluruh Indonesia. ''Saya mengapresiasi di Jabar, pelestarian hutan relatif membaik tahun ini,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika