Sabtu 22 Feb 2014 19:45 WIB

Pemerintah Diminta Terbuka Soal Amdal Waduk Puncak

Rep: c54/ Red: Didi Purwadi
 BANJIR JAKARTA. Warga melintasi salah satu ruas jalan Jakarta yang direndam banjir, Kamis (17/1/2013)
Foto: ANTARA/Wahyu Putro A
BANJIR JAKARTA. Warga melintasi salah satu ruas jalan Jakarta yang direndam banjir, Kamis (17/1/2013)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Rencana pembangunan dua waduk di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, demi mengantisipasi banjir di daerah Jakarta dikritik pemerhati lingkungan. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak terbuka soal hasil analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terkait proyek tersebut.

Pegiat Ciliwung Institute, Sudirman Asun, menyayangkan sikap pemerintah yang tidak terbuka itu. Asun mencontohkan sejumlah isu lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah, seperti terancamnya daerah sawah yang masih produktif, terpotongnya jalur migrasi ikan, hingga potensi peningkatan suhu di sekitar waduk akibat tingginya penguapan.

“Mana Amdal-nya, harusnya terbuka, dong,” kata Asun, kepada Republika Online (ROL), Sabtu (22/2).   

Asun melanjutkan,“Pemerintah mengklaim pembangunan waduk di Puncak mengurangi 40 persen debit air ke Jakarta, memang benar begitu? Sering terjadi, di Puncak nggak hujan, tapi Jakarta tetap banjir,” kata dia.

Asun tidak yakin pembangunan dua waduk di Kecamatan Megamendung, Puncak, itu akan menjadi solusi yang tepat mengatasi banjir. Dia berpendapat selama kawasan Puncak masih dipadati bangunan, bendungan yang akan dibuat hanya akan menjadi penampungan sedimen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement