REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan berkoordinasi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait permasalahan pengadaan bus Transjakarta. Belakangan ini muncul dugaan penyelewengan dalam pengadaan transportasi umum itu.
"Sudah ada koordinasi dengan Wakil Gubernur Pak Basuki," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di kantornya, Jakarta, Jumat (21/2). Ia mengatakan, koordinasi dengan Ahok itu dilakukan oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
Mengenai dugaan penyelewengan dalam pengadaan Transjakarta yang mencuat belakangan ini, Johan menyebut, KPK belum menerima adanya pengaduan. Setelah melakukan kroscek ke bagian Dumas, menurut dia, belum ada masyarakat yang melaporkan permasalahan itu.
"Kalau yang dimaksud laporan orang, itu belum ada," kata dia.
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mulai mendalami adanya dugaan penyelewengan dalam pengadaan bus Transjakarta. Diduga terjadi kecurangan dan penggelembungan harga dalam pengadaan bus gandeng dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Indikasi ini muncul karena adanya bus yang dalam kondisi berkarat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika