REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Kepala Sekolah (Kepsek) dari enam SMK swasta yang kena sanksi dari Bupati Purwakarta, Jawa Barat, protes terhadap kebijakan larangan penerimaan siswa baru (PPDB). Kebijakan itu, perlu dikaji ulang. Bahkan, jangan sampai dipolitisasi.

Us Us Kusumanagara, Kepala Sekolah SMK Bina Taruna Purwakarta, mengatakan,  pada dasarnya pihak yayasan maupun sekolah, setuju dengan kebijakan bupati tersebut. Sebab, langkah itu diambil guna meminimalisasi kenakalan pelajar. Terutama, aksi tawuran.

"Akan tetapi, kalau sanksinya sampai melarang PPDB, sebaiknya dikaji ulang lagi," ujar Us Us, kepada ROL, Kamis (20/2).

Sebab, dengan sanksi seperti ini sekolah jelas dirugikan. Yaitu, akan berdampak pada program sekolah serta peningkatan kualitas SDM. Dengan kebijakan ini, berarti kedepan program sekolah perlu direvisi. Seperti, upaya peningkatan pendapatan sekolah.

Karena, dengan tidak adanya siswa baru, berarti sebagian sistem administrasi sekolah akan terganggu. Hal ini, tentunya berdampak pada penurunan pendapatan para guru dan tenaga kependidikan. Seperti, pegawai tata usaha (TU).

Selain itu, berdampak pula pada program pemerintah soal sertifikasi guru. Sebab, dengan tidak adanya satu generasi di sekolah, maka jam mengajar bagi guru akan berkurang. Dengan begitu, mereka terancam tidak bisa menyesuaikan dengan persyaratan pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi. "Jadi, kebijakan ini akan menimbulkan masalah baru bagi kami," jelasnya.

Karena itu, pihaknya meminta supaya bupati segera mengkaji ulang lagi dengan sanksi tersebut. Jangan sampai, ada unsur politisasi. Sehingga, dunia pendidikan jadi korban. "Kalau sanksinya, pencabutan bantuan sekolah, kami siap menerimanya. Tapi, jangan larang kami menerima PPDB," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika