REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga swadaya masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencurigai sebagian anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2014.
"Aset PT Askes dan PT Jamsostek untuk BPJS sebanyak Rp19,9 triliun, tapi yang dicairkan untuk BPJS yang berlaku mulai 1 Januari 2014, baru sebesar Rp1,6 triliun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi LSM Fitra, Uchok Sky Khadafy, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Uchok, baru dicairkannya Rp1,6 triliun untuk BPJS patut dicurigai adanya pemanfaatan untuk kepentingan politik 2014.
Pencairan dana BPJS, kata dia, adalah kewenangan Kementerian Keuangan, sehingga perlu diusulkan melakukan reformasi Kementerian Keuangan agar lebih transparan.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie, mengatakan data penduduk miskin di Indonesia berbeda-beda di setiap kementerian dan lembaga pemerintah.
Ia mencontohkan, data penerima beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebanyak 17,5 juta jiwa, penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebanyak 15,5 juta jiwa, anggota Jamkesmas 86,4 juta jiwa, sedangkan data Badan Pusat Statitik (BPS) 102 juta jiwa, serta data Bank Dunia sekitar 100-an juta jiwa.
"Data penduduk miskin yang tidak jelas ini, bisa memberikan peluang penyimpangan alokasi anggaran," katanya.
Dolfi menjelaskan sisa lebih APBN 2013 ada sekitar Rp70 triliun. Jika dari anggaran tersebut, sekitar Rp10 triliun digunakan untuk BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014, dia optimistis BPJS akan berjalan baik.
Menurut dia, pelaksanaan BPJS saat ini masih buruk dan masih banyak penduduk miskin yang belum terakomodasi sebagai peserta BPJS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika