REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik terkait Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Jawa Timur berpotensi menggembosi suara PDI Perjuangan (PDIP) pada pemilu 2014. Karena publik kadung berpikir polemik Risma disebabkan tekanan politik PDIP.
"Polemik tersebut tidak menguntungkan PDIP. Karena dalam persepsi publik, rencana mundurnya Risma disebabkan ada tekanan politik dari PDIP," kata pengamat politik senior Indonesia Publik Institut, Karyono Wibowo ketika dihubungi Republika, Rabu (18/2).
Karyono menyatakan, PDIP tidak bisa melihat sosok Risma sebagai kader semata. Partai harus menyadari Risma telah menjadi aset bagi bangsa. Karena publik menganggap Risma sebagai pemimpin tegas, jujur dan berintegritas moral. "PDIP harus bangga memiliki wali kota seperti Risma, bukan malah dimusuhi," ujar Karyono.
Polemik Risma harus dipastikan selesai di level struktur pengurus PDIP Jawa Timur dan Surabaya. Bahkan, kalau perlu Ketua Umum, Megawati Sukarnoputri perlu turun tangan langsung menyelesaikan persoalan tersebut.
"Sebaiknya Megawati turun tangan untuk menuntaskan masalah ini. Jika tidak, maka bisa membuat blunder bagi PDIP sendiri," katanya.
Polemik Risma pun berpotensi memberi keuntungan bagi lawan politik PDIP. Di Jawa Timur, kata Karyono, Demokrat menjadi partai yang paling diuntungkan. Karena sejak pemilu 2009 Demokrat merupakan partai yang memiliki perolehan suara terbanyak di Jawa Timur.