REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Angka kematian bayi di 11 kabupaten/kota di provinsi Maluku selama tahun 2013 tercatat sebanyak 292 orang.
"Angka kematian balita di Maluku selama tahun 2013 masih cukup tinggi. Maluku Tenggara Barat (MTB) tercatat paling tinggi yakni 59 bayi," kata Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Maluku, Johana Rahail, di Ambon, Selasa.
Di kabupaten Buru tercatat 55 bayi, Maluku Tengah (Malteng) 49 bayi, Maluku Barat Daya (MBD) 39 bayi, Buru Selatan 25 bayi, Kota Ambon 24 bayi, Kepulauan Aru 23 bayi, Kota Tual 18 bayi.
Kendati demikian, Johana mengakui, tingkat kematian bayi di Maluku selama 2013 menurun drastis dibanding tahun 2012 yang mencapai 448 orang.
Sedangkan kematian ibu hamil di Maluku selama periode Januari hingga November 2013 terbanyak tercatat 74 orang atau turun tujuh kasus dari tahun 2012 yang mencapai 81 orang.
Maluku Tengah tercatat paling banyak yakni 11 orang, disusul Buru sebanyak 10 orang, MTB sembilan orang, Maluku Tenggara delapan orang, Kepulauan Aru dan Buru Selatan masing-masing sebanyak tujuh orang.
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sebanyak enam orang, Seram Bagian Barat (SBB) lima orang, Maluku Barat Daya (MBD) dan Kota Ambon masing-masing empat orang serta Kota Tual terendah yakni tiga orang.
Menurut Johana, masih tingginya kematian ibu dan bayi di Maluku disebabkan kurangnya tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil dan jauh, sehingga masyarakat masih mengandalkan jasa dukun beranak untuk menangani persalinan.
Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, minimnya akses transportasi khususnya dari desa-desa yang jauh menuju Puskesmas maupun Puskesmas pembantu (pustu) yang terdapat di ibu kota kecamatan.
"Biasanya warga miskin yang tinggal di daerah jauh dari pusat ibu kota kecamatan maupun kabupaten serta kesulitas sarana transportasi, lebih memilih persalinannya ditangani oleh dukun beranak, padahal pengetahuan mereka masih sangat kurang," katanya.
Pihaknya, tandas Johana telah mempersiapkan sejumlah program untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak melalui peningkatan gizi maupun jaminan persalinan serta penambahan dan penguatan bidan desa, termasuk program "safe motherhood" oleh Kementerian Kesehatan.
Khusus program save motherhood memprioritaskan penanganan dan pemberian fasilitas layanan kesehatan prima pada ibu dan anak termasuk pada saat kehamilan dan persalinan.
"Kami juga berharap pemerintah kabupaten - kota bekerja keras untuk menekan angka kematian ibu dan anak melalui perbaikan layanan kesehatan dan penguatan tenaga kerja, di samping memenuhi standar pelayanan minimum kesehatan ibu dan anak di setiap rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika