REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyadapan secara teknologi sangat mudah dilakukan apalagi jika sumber atau asal teknologi yang digunakan berasal dari negara produsen. Namun, penyadapan menjadi sulit dilakukan ketika itu dikaitkan dengan persoalan etika dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Apa yang dilakukan Amerika dan Australia terhadap indonesia adalah sebuah langkah yang tidak beretika dan tidak menghormati hak azasi manusia. Ketua Forum Telematika Kawasan Timur Indonesia (KTI), Hidayat Nahwi Rasul mengataka penyadapan antarnegara bila dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh, baik secara ekonomis maupun politis bagi negara penyadap, dapat dikatakan sebagai sebuah modus kejahatan baru di era digital.
Dalam kasus penyadapan ini, kata Hidayat, Amerika dan Australia secara tidak sadar telah mempertontonkan kebobrokannya. Padahal negeri mereka nota bene adalah sumber lahirnya hak azasi manusia. ‘’Dengan kejadian ini justeru mereka sendiri menginjak-injaknya,’’ kata Hidayat, Selasa (18/2).
Menurutnya, penyadapan ini dapat berdampak liar di dunia hacker. Implikasinya, bisa mengakibatkan perang informasi dan cyber war. Kondisi tersebut otomatis akan menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak aman dalam berkomunikasi di dunia maya. Apalagi kata Hidayat, hampir semua platform telekomunikasi sudah berbasis web dan internet.
Hidayat mengatakan, pemerintah Indonesia juga perlu memperketat pengawasan operator telekomunikasi yang di dalamnya ada pemilik asing. Menurutnya, pemilik saham asing di operator telekomunikasi bukan hanya membawa uang ata umodal akan tetapi juga teknologi.
Selain itu, dia pun mengatakan, sudah saatnya Indonesia memproduksi sendiri dan me ggunakan produk telekomunikasi buatan anak bangsa. ‘’Ini penting mengingat informasi yang dilewatkan pada teknologi tersebut adalah soal strategis, bukan teknis.,’’ ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
