REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Semua Anggota DPRD Jabar, telah selesai menggelar reses.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jabar Adi Gunawan, saat reses tersebut dewan menampung sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat. Salah satu masalah yang paling dikeluhkan masyarakat di daerah adalah kerusakan infrastruktur.
"Selain menyosialisasikan Pemilu, kami juga tetap menerima aspirasi dan keluhan masyarakat. Terutama yang menyangkut infrastruktur," ujar Adi kepada wartawan, Selasa (18/2).
Masyarakat, menurut dia, banyak menanyakan terkait kerusakan jalan. Warga, banyak mengeluhkan kondisi tersebut karena selama ini mengetahui kalau kondisi kemantapan jalan di Provinsi Jabar sudah mulus.
"Kadang masyarakat mengeluh berbagai hal yang kewenangannya bukan di kami. Itu umum, bukan di Dapil saya saja," kata Adi.
Adi mencontohkan, selama menggelar reses di kawasan pantai utara Jabar, pada 5 hingga 12 Februari lalu, banyak warga yang mengeluhkan kerusakan jalan nasional. Sehingga, Ia pun berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewenangan akan perbaikan infrastruktur tersebut.
Selain jalan milik nasional, menurut Adi, dewan pun banyak menerima keluhan terkait jalan provinsi yang rusak. Berdasarkan pantauannya, selama reses sejumlah ruas jalan provinsi rusak tergerus banjir dan hujan. "Seperti ruas Jalan Cikamurang dan yang menghubungkan Majalengka-Cirebon. Itu sudah parah," katanya.
Adi mengatakan, dewan segera menindaklanjuti kondisi tersebut. Salah satunya, merencanakan rapat kerja dengan Dinas Bina Marga Jabar agar perbaikan jalan provinsi yang rusak segera dilakukan.
Selain mengenai jalan, dalam reses tersebut, dewan pun menerima berbagai keluhan lainnya. "Seperti ketersediaan air bersih dan pasokan listrik," katanya.
Tidak hanya itu, kata Adi, Ia pun mengaku sering menerima pertanyaan terkait program pemerintah pusat yang telah digulirkan. Mayoritas warga, mengeluhkan pelaksanaan program pemerintah pusat, terutama yang menyangkut perekonomian.
Akan tetapi, warga di daerah menyambut baik program pemerintah pusat yang dinilai pro-rakyat. Contohnya, dana BLT. Maksudnya baik, tapi data penerima awut-awutan. "Kadang-kadang ada yang kaya dapat bagian, tapi yang miskin tidak dapat," katanya.
Sementara menurut Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah, hasil reses minim diakomodasi pemerintah. Selama ini, hanya sekitar 10 persen hasil reses yang diakomodasi pemerintah.
"Dan hasil reses kedua malah 2,5 hingga 5 persen yang diakomodasi. Bahkan, hasil reses ketiga nyaris tidak diakomodasi," kata Deden.
Padahal, menurut Deden, biaya yang dikeluarkan saat reses cukup besar. Sehingga, sangat disayangkan jika hasilnya tidak terakomodasi. Selain itu, Deden pun berpendapat hasil reses merupakan aspirasi dan kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika