REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan meminta agar Sutan Bhatoegana untuk buka-bukaan terkait kasus yang membelitnya, yakni dugaan suap SKK Migas. Ia mengatakan setiap orang harus koperatif ketika bersentuhan dengan penegak hukum, terutama KPK.
"Ya lebih bagus, sih. Dibuka-buka saja. Semua orang harus koorperatif," katanya di kompleks istana kepresidenan, Jumat (14/2).
Ia meminta semua menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap SKK Migas. Walau pun proses tersebut menyeret nama sejumlah kader Demokrat. Karenanya, ia enggan berkomentar lebih jauh dan memilih menunggu perkembangan.
Tetapi, ujarnya, secara internal Demokrat melakukan pengecekan lewat komisi pengawas. "Dimintai keterangan oleh komisi pengawas, ya. Komisi pengawas kita lagi bekerja. Pasti akan ditanya, ada apa. Kalau dicegah sih ya itu sudah wewenang KPK," katanya.
Syarif pun menyakini persoalan dugaan suap SKK Migas tak hanya menyeret Demokrat. Tetapi berkemungkinan melibatkan partai politik lain. Sebab, di Komisi VII DPR ada 57-an orang yang berasal dari sembilan partai politik.