Rabu 12 Feb 2014 17:47 WIB

Muhammadiyah Kritik Generalisasi Islam oleh Pemerintah AS

Rep: amri amrullah/ Red: Damanhuri Zuhri
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin namanya disebut-sebut sebagai salah satu capres yang diusung PPP.
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin namanya disebut-sebut sebagai salah satu capres yang diusung PPP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik pemerintah Amerika Serikat (AS) tekait masih ada upaya jeneralisasi Islam dengan kelompok garis keras dan fundamentalis.

Kritik ini disampaikan Din Syamsuddin saat menerima Duta Besar AS untuk Indonesia yang baru Robert O Blake di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Jangan salah melihat Islam dan selalu menjeneralisasi islam dengan kekerasan dan kelompok fundamental termasuk menggunakan istilah yang seringkali salah," kata Din sesaat setelah melakukan diskusi dengan Dubes AS, Robert O Blake.

Din menegaskan Islam tidak bisa  dijeneralisasikan. Termasuk menggunakan istilah yang tidak tepat. Seperti menggunakan istilah  Alqaeda, Islam teroris dan Wahabi.

Saat ini, kata dia, ada mindset di AS tentang kelompok yang selalu menggunakan kekerasan dengan istilah Wahabi.

Menurut Din kelompok Wahabi itu lebih cocok bagi kelompok yang memperjuangkan bagi negara Arab Saudi. Bukan untuk seluruh dunia, apalagi di Indonesia.

"Muhammadiyah tentu tidak sepakat dengan kelompok kekerasan itu. Tapi kita minta jangan sampai AS salah menggunakan istilah wahabi untuk kelompok tertentu di Indonesia," tegasnya.

Din mengatakan penjelasan ke Dubes AS ini bagian dari perbaikan maindset bagi Dubes AS yang baru bahwa Indonesia tidak bisa disamakan dengan kondisi di beberapa negara lain. Pertemuan ini, jelas Din, juga bagian dari sambutan Dubes AS baru ini untuk bertugas di Indonesia.

Khususnya Muhammadiyah memiliki hubungan yang baik dengan AS dari berbagai kerjasama, seperti pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan.

"Sebagai orang yang pernah belajar di AS, kita belajar demokrasi di sana dan kita sampaikan kritik terhadap pemerintah AS," ujarnya.

Din menjelaskan, hubungan Indonesia dan AS adalah mitra yang sama saling menguntungkan  bukan hubungan negara superior dan inferior.

Dubes AS Robert O Blake mengapresiasi langkah Muhammadiyah yang telah memperjuangkan nilai-nilai toleransi, anti kekerasan dan modernitas. Ia sedikit mempertanyakan beberapa hal terkait keislaman di Indonesia. Termasuk pertanyaan soal Wahabi di Indonesia.

Selain menerima Dubes AS untuk Indonesia yang baru, Din juga menerima Dubes Kerajaan Yordan yang baru Walid Al Hadeed.

Kunjungan Dubes Yordania ini juga menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin di bidang pendidikan dan keagamaan. "Saya berharap Dubes Yordan yang baru juga melanjutkan kerjasama ini, ujar Din.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement