REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, mengatakan hambatan administrasi mengganggu penyaluran beras untuk rakyat miskin.
"Empat provinsi belum menyerahkan surat penetapannya, itu bisa menghambat, mestinya akhir Desember 2013 sudah menyerahkan. Seperti Sulsel (Provinsi Sulawesi Selatan), akhir Desember sudah menyerahkannya, saya minta ke depan supaya cepat," katanya usai peluncuran dan sosialisasi pelaksanaan program raskin 2014 di Makassar, Selasa.
Menurut dia, raskin harus segera disalurkan kepada penerima manfaat sehingga penyalurannya akan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga.
Selain hambatan administrasi, jarak distribusi ke Rumah Tangga Sasaran cukup jauh dan seringkali tidak dialokasikan dalam APBD sehingga ongkos angkutnya dibebankan ke masyarakat miskin.
"Ini kita harapkan tidak ada lagi, beban itu ditanggung APBD," ujarnya.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, mengatakan, terkait distribusi di wilayah Sulsel sendiri masih perlu dilakukan penyempurnaan penetapan RTS kabupaten dan kota agar penyaluran yang dilakukan tepat sasaran.
Sulsel, lanjut dia, memiliki kurang lebih 500 ribu hektare lahan sawah dengan produksi kurang lebih 986 ribu hingga sejuta hektare setiap tahun.
Menghasilkan 5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) serta berkontribusi sekitar 2 juta ton untuk nasional. Ia berharap, Sulsel tetap menjadi lumbung utama beras dan sumber utama pengadaan pangan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika