REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung meninjau ulang kerja sama yang akan dilakukan dengan Singapura. Hal itu menyusul memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Singapura akhir-akhir ini terkait penamaan kapal perang Indonesia, KRI Usman Harun.

Beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam, berkunjung ke Kota Bandung menawarkan kerja sama. Dalam kesempatan itu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta untuk memberi training atau kursus gratis kepada Kepala Dinas di Kota Bandung terkait pengelolaan kota.

Ridwan Kamil mengatakan, memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Singapura merupakan isu politik internasional. Dirinya akan mengkaji kembali apakah hal tersebut berpengaruh terhadap kerja sama dengan Pemerintah Daerah. "Kalau terkait dengan Pemda saya kira kita kaji. Saya konsultasi dulu. Sementara follow up terus saya lakukan," katanya di Balai Kota, Senin (10/2).

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan akan tetap mendukung keputusan pemerintah Indonesia menamai kapal perang dengan sebutan KRI Usman Harun. Menurutnya, Usman dan Harun merupakan tentara yang dikirim atas perintah Bung Karno mewakili kepentingan bangsa di zaman perjuangan.

Rencananya, Pemkot Bandung akan mengirim empat kloter sebanyak 60 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang ada di SKPD Pemkot Bandung. Mereka akan dikirim untuk training terkait pengelolaan sebuah kota. "Rencananya akan dimagangkan," ujarnya.

Seperti diketahui, Singapura melayangkan protes keras atas penamaan KRI Usman Harun oleh Pemerintah Indonesia. Penamaan KRI Usman Harun dianggap melukai hati rakyat Singapura. Bagi Singapura, Usman dianggap sebagai pelaku pemboman di Orchard pada 1960-an.

Akibatnya, Singapura membatalkan undangan kepada delegasi Indonesia pada acara Singapore's Airshow yang sebelumnya telah diterima Wamenhan, Panglima TNI, dan lain-lainnya. Singapura dianggap berlebihan dan terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika