REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri masih membahas konsep penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan). Namun, belum ada kejelasan, kapan waktu kajian tersebut selesai dan kebijakan itu segera diterapkan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronie F Sompie berkilah, pihaknya belum menerima 'update' perkembangan terbaru dari tim perumus kajian jilbab polwan. Konsep tersebut dinilai perlu perumusan komperhensif agar bisa diterima masyarakat.

“Tapi apa yang sebenarnya sedang dibahas, saya rasa jawaban saya bisa berikan adalah konsep jilbab sedang disusun,” kata Ronie saat dihubungi ROL, Sabtu (8/2).

Menurutnya, Kapolri Jendral Sutarman sudah mengeluarkan kebijakan mengenai aturan jilbab polwan. Ia juga meminta tim tersebut segera menyelesaikan konsep aturanya dalam waktu dekat. Namun, jika ditanya apakah berarti ada tenggat waktu, Ronie mengatakan hal itu berarti secepatnya.

Sutarman berujar, sebelum ada kebijakan baru, para polwan Muslimah harus mengikuti peraturan yang ada. Kepastian pembolehan jilbab memang masih didiskusikan, namun, pelaksanaan peraturan yang telah berlaku sebelumnya, tetap menjadi pedoman berpakaian dinas.

Ronie juga mempertanyakan, kenapa muncul isu gugatan atau pertimbangan konstitusi terhadap instansinya. Mengenai pernyataan Wakapolri, Komjen Oegroseno sebelumnya, merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan kembali.

“Itu kan sudah lama, jangan digali-gali lagi. Sekarang yang sedang mengemuka soal kebijakan Kapolri yang terbaru ini,” ucapnya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika