REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Dinas Kesehatan Kabupaten Subang kewalahan dalam mengalokasikan anggaran untuk pasien keluarga miskin (gakin) atau peserta Jamkesda. Pasalnya, setiap tahun, jumlah pasien gakin membludak.
Hal tersebut berdampak pada membengkaknya anggaran. Menurutnya, utang pemkab ke Badan Rumah Sakit Urusan Daerah (BRSUD) Ciereng, cukup besar.
Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Saeful Arifin, mengatakan, tunggakan pemkab kepada BRSUD Ciereng, cukup membengkak mencapai Rp 2,8 miliar. Itu, merupakan tunggakan di 2013 kemarin.
"Setiap tahunnya, anggaran untuk pasien gakin selalu tekor," ujarnya, Kamis (6/2).
Seperti di 2013 lalu, pemkab telah mengalokasikan dana untuk program Jamkesda sebesar Rp 7 miliar. Akan tetapi, pada kenyataannya masih kurang. Karena itu, di tahun yang sama ada penambahan alokasi sebesar Rp 3,5 miliar.
Penambahan itu diambil dari APBD perubahan kabupaten. Sehingga, totalnya jadi Rp 10,5 miliar. Akan tetapi, di akhir tahun ternyata masih tekor juga. Bahkan, saat ini pemkab punya hutang sebesar Rp 2,8 miliar ke BRSUD Ciereng. Ternyata, tunggakan ini disebabkan membludaknya pasien gakin yang berobat ke BRSUD tersebut.
Menurutnya, aporan dari BRSUD Ciereng, setiap bulannya klaim pasien pengguna Jamkesda dan SKTM itu minimal sebesar Rp1,1 miliar per bulan. Dengan begitu, bila di total, klaim untuk pasien gakin ini mencapai Rp 13,2 miliar per tahun.
Sedangkan kemampuan anggaran pemkab, hanya bisa mengalokasikan Rp 10,5 miliar per tahun. Sehingga, pihaknya harus mengambil alokasi anggaran di 2014 ini, untuk menutupi tunggakan tersebut.
"Fenomena kekurangan anggaran Jamkesda ini nyaris terjadi setiap tahunnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
