REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Ratusan narapidana di Lapas Nyomplong Sukabumi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT karena tidak memiliki nomor induk kependudukan sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

"Ada 148 narapidana asal Kota Sukabumi yang tidak terdaftar dalam DPT karena mereka tidak memiliki NIK, walaupun dalam verifikasi DPT beberapa waktu lalu kami mencoba mendata ulang jumlah DPT namun, NIK mereka tidak didata oleh pihak lapas," kata Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah kepada wartawan, Rabu (5/2).

Menurut Hamzah, pihaknya juga kesulitan dalam mendata para narapidana tersebut karena selain tidak ada NIK, mereka juga tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP sehingga pada 9 April mendatang para narapidana itu tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.

Namun, bagaimana pun juga pihaknya akan tetap mengusahakan agar mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya nanti dengan cara berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat yang diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dibuatkan NIK untuk para narapidana tersebut.

"Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada keputusan sehingga mereka bisa dimasukan ke dalam daftar pemilih khusus atau DPK, karena bagaimanapun juga mereka merupakan warga yang mempunyai hak untuk memilih," tambahnya.

Di sisi lain, Hamzah mengimbau kepada seluruh warga Kota Sukabumi yang masih belum memiliki NIK untuk segera melapor kepada pihaknya untuk didata kembali, dan akan dimasukan ke dalam DPK karena untuk saat ini DPT sudah ditetapkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika