REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori melihat pemerintah perlu strategi baru agar risiko penyelewengan impor beras bisa ditekan. Caranya dengan memisahkan pos tarif untuk beras khusus dan beras medium.

Dengan cara tersebut, diharapkan semua pihak menaikkan level pengawasan. Direktorat Jenderal Bea Cukai misalnya, otomatis akan melakukan pengecekan fisik lebih teliti karena risikonya lebih tinggi. "Kalau pun tidak dipisah harus ada pemeriksaan fisik, jangan seperti kemarin," katanya, Senin (3/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika