REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Edy Suandi Hamid berpendapat pemimpin Indonesia ke depan harus berorientasi pada kebijakan ekonomi yang berlandaskan konsep ekonomi kerakyatan yang pernah digagas para pendiri bangsa.
"Hal itu penting karena kebijakan ekonomi yang terlalu menitikberatkan pada kegiatan di pasar global cenderung hanya menguntungkan para pemodal besar dan menggusur pelaku ekonomi kerakyatan," katanya di Yogyakarta, Sabtu (1/2).
Menurut dia, salah contoh yang dapat diambil adalah dengan mendukung tumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang saat ini seperti kurang mendapat perhatian.
Padahal, kata dia, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang membentuk perekonomian nasional. Tampak dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga relatif besar, yakni lebih dari 57 persen PDB nasional.
Ia mengatakan sosok pemimpin berkualitas juga dapat dilihat dari bagaimana pandangannya terkait kebijakan pembangunan ekonomi bangsa, karena tidak dipungkiri kebijakan ekonomi yang tepat adalah kunci untuk memutus mata rantai ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia.
"Tak kunjung selesainya berbagai permasalahan bangsa seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan, menyisakan tanda tanya apakah solusi yang layak untuk diambil. Hal itu dinilai sangat mendesak, terlebih permasalahan yang ada tidak semakin terurai tetapi justru semakin kompleks," katanya.
Menurut dia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada triwulan I/2013, jumlah penduduk miskin mencapai 28,55 juta orang.
Data lain pada 2012 menyebutkan bahwa 20 persen orang kaya di Indonesia menikmati 49 persen pendapatan nasional, sedangkan 40 persen kelompok miskin hanya menikmati 16 persen pendapatan nasional.
"Di sisi lain, masalah kemiskinan juga masih menjadi problem klasik yang dihadapi Bangsa Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah belum banyak memihak kaum ekonomi lemah yang notabene adalah rakyat kecil," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan solusi yang tepat untuk menjawab sejumlah permasalahan tersebut. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan.
"Bangsa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang jujur, berani, dan kuat untuk dapat keluar dari jerat masalah dan mengarahkan pembangunan bangsa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika