REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah impor beras Vietnam. Jangan malah saling menyalahkan antarkementerian dan lembaga.
"Pemerintah harus fokus dalam menindaklanjuti masalah tersebut, bukannya saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Walau tahun ini merupakan tahun politik, seharusnya kementerian terkait fokus pada pekerjaannya," katanya, Jumat (31/1).
Ia menjelaskan, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat telah terjadi importasi beras sebanyak 83 kali dengan total 19.600 ton. Impor beras tersebut dilakukan oleh 58 importir terdaftar yang menerima SPI kemendag.
Beras impor asal Vietnam tersebut dianggap ilegal karena berkualitas medium. Impor beras hanya diperbolehkan untuk beras kualitas premium.
Mendag Gita Wirjawan mengakui kementeriannya mengeluarkan izin impor beras tipe khusus sesuai rekomendasi kementan. Namun, Kemendag mengklaim, hanya menindaklanjuti rekomendasi yang diminta oleh kementan.
Anehnya kementan sendiri menyurati kemendag untuk meminta kejelasan mengenai masalah beras impor tersebut.
Suhardi menambahkan, tindakan saling menyalahkan dan saling mencari kesalahan dalam soal itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Sementara itu, menurut dia, sebagai negara agraris yang subur, Indonesia kaya akan sumber bahan pangan. Untuk itu, potensi tersebut harus dimanfatkan.
"Masih banyak sumber bahan pokok lain selain beras yang masih bisa kita manfaatkan. Bukan malah mengimpor beras, ketika panen raya berhasil. Stok beras cukup untuk delapan bulan ke depan," katanya.
Ia menambahkan, Indonesia harus mampu mandiri dan berswasembada pangan dan tidak menjadi bangsa pengimpor.
"Untuk apa kita mengimpor hanya untuk mendapat komisi 10 persen saja. Jika kita menanam sendiri sumber pangan kita, maka keuntungan yang akan kita dapatkan bisa mencapai 100 ribu persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika