REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anas Urbaningrum menegaskan tidak pernah melakukan 'money politic' untuk memenangkan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya sudah berkali-kali saya tegaskan bahwa tidak ada jual-beli suara dan saya sudah pesan dari awal, salah satu pesan saya kepada para relawan adalah untuk tidak melakukan pembelian suaran, itu posisi etis saya dalam kongres," kata Anas menerangkan usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Rabu (29/1).

Dalam kesempatan itu, Anas menilai KPK pantas memeriksa Sekjen Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON).

"Kalau saya ditanya apakah mas Ibas itu layak dimintai keterangan oleh KPK terkait P3SON di Hambalang dan proyek-proyek lain, menurut saya layak," kata Anas.

Ibas yang pada saat kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat di Bandung 2010 menjabat sebagai 'steering committee' (panitia pengarah) disebut mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group (perusahaan milik Nazaruddin), menerima 200 ribu dolar AS dari perusahaan tersebut untuk keperluan Kongres Partai Demokrat.

Hingga kini, sudah banyak pengurus partai Demokrat baik di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun panitia kongres yang dipanggil KPK dalam kasus tersebut, tapi nama Ibas belum pernah dipanggil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika