REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat dan China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) BUMN Cina, sepakat melakukan percepatan pembangun monorel Bandung Raya. Bahkan, menurut Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Setda Jabar, Iwa Karniwa, Pemprov Jabar sudah membentuk tim khusus untuk proyek tersebut.
Pekan lalu, tim khusus tersebut menemui Cireksi CMC di Beijing, untuk menginformasikan mengenai progres monorel Bandung Raya. “Ada beberapa hal yang pihak CMC merasa belum clear,” ujar Iwa kepada wartawan, Senin (27/1).
Iwa menjelaskan, pihak CMC yang diwakili Presiden CMC Wang Xusheng dan Vice Presiden CMC Zhao Jun mempertanyakan sejumlah persoalan. Yakni, dari mulai koordinasi antar lini dan regulasi terkait skema kerja sama b to b (business to business).
“Pembahasan dengan Zhao cukup alot. Namun kami bisa menjelaskan lebih rinci pada Presiden CMS Wang, termasuk keseriusan Pemprov menjalankan proyek ini,” katanya.
Menurut Iwa, CMC pun mempertanyakan sejumlah hal yang mengganjal kerja sama. Salah satunya, mengenai masuknya rute Dago-Pasir Luyu Kota Bandung ke dalam program Bappenas. Selain itu, disinggung juga soal rencana Pemkot Bandung yang hendak membuat proyek monorel terpisah. “Kami sudah mengajukan tor masterplan transportasi Bandung Raya ke Cina,” katanya.
Iwa mengatakan permasalahan mengenai rute yang dilelang Bappenas tersebut dijanjikan akan segera diselesaikan. Bappeda Jabar, kata dia, akan berkoordinasi dengan Bappenas agar mengeluarkan rute tersebut dari program mereka. “Pihak CMC akhirnya mengambil keputusan, [kerja sama] monorel lanjut dengan percepatan,” katanya.
Dikatakan Iwa, percepatan yang disepakati pihak Pemprov Jabar dengan CMC adalah kedua tim khusus akan bertemu pada Februari 2014 mendatang dan secara marathon akan menyusun pra feasibililty untuk menentukan detil kerja sama monorel Bandung Raya.
Sementara menurut Direktur Utama Panghegar Group Cecep Rukmana, CMC sempat khawatir denga kerja sama yang dibuat dengan Pemprov Jabar. Antara lain, terkait soal skema kerja sama b to b, di mana Pemprov Jabar lewat PT Jasa Sarana dan Sarana Infrastruktur Indonesia—sebagai mitra lokal CMC membentuk anak perusahaan patungan (joint venture).
”Sementara di Indonesia k, hanya dikenal konsep public private partnership (PPP),” katanya.
Kedua, kata dia, masalah koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan lima kabupaten/kota yang dilintasi proyek tersebut. Menurutnya, jika masing-masing pimpinan daerah tidak memiliki visi yang sama terhadap proyek ini, maka CMC memandang ini bisa menjadi persoalan. Karena, membangun proyek ini tidak bisa sepotong-sepotong. ''Kalau daerah satu setuju, yang satu lagi tidak bagaimana? Cina mengejar kepastian ini,” katanya.
Menurut Cecep, kekhawatiran tersebut timbul karena dilandasi rencana Pemkot Bandung yang akan membangun juga proyek monorel. Pihak CMC, mempertanyakan kenapa daerah yang masuk dalam koridor monorel Bandung Raya bisa memiliki ide proyek sendiri. Padahal dua, konsep yang dikembangkan Pemprov dan Pemkot Bandung menurutnya harus menyatu.
"Tadinya Cina, sempat ragu. Tapi, saat kunjungan ke Cina kemarin, tim bisa meyakinkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika