REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkait larangan menggunakan kendaraan bermotor di lingkungan Pemprov Jabar setiap hari Jumat, dikritik Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara.
Menurut Irfan, kebijakan tersebut kurang efektif karena faktanya masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jabar yang menggunakan kendaraan bermotor setiap Jumat.
Irfan pun, mengomentari banyaknya kendaraan bermotor milik PNS di Gedung Sate yang parkir di luar gedung pemerintah tersebut saat hari Jumat.
Menurut Irfan, saat hari larangan menggunakan kendaraan bermotor itu, kendaraan milik PNS banyak yang parkir di belakang Gedung Sate. Sehingga, kerap menjadi penyebab kemacetan.
"Di depan rumah saya saja menjadi macet gara-gara kendaraan milik PNS yang diparkir di belakang Gedung Sate," ujar Irfan kepada wartawan, belum lama ini.
Kendati begitu, Irfan memahami kondisi PNS Pemprov Jabar saat berlakunya larangan menggunakan kendaraan bermotor tersebut. Masih banyaknya PNS yang menggunakan kendaraan bermotor di hari Jumat, bukan sepenuhnya kesalahan abdi negara tersebut.
"Ya saya juga memahami yang dirasakan PNS. Sekarang begini, kasihan PNS yang rumahnya di Cibiru kalau ke Gedung Sate harus menggunakan sepeda. Bisa gempor dia," kata Irfan.
Namun, kata Irfan, Ia pun meminta setiap PNS mematuhi aturan dan kebijakan pimpinan. Termasuk, larangan menggunakan kendaraan bermotor di hari Jumat. "Tapi apapun itu aturannya, PNS harus menaati. Terima saja nasib jadi PNS," katanya.
Selain Gedung Sate, kantor DPRD Jabar pun memberlakukan larangan menggunakan kendaraan bermotor di hari Jumat sebagai wujud mematuhi kebijakan gubernur tersebut. Namun, saat even tertentu, aturan tersebut tidak diberlakukan dulu di Gedung DPRD Jabar.
Misalnya, saat acara pelepasan peserta off road Wisata Parahyangan Adventure II memperebutkan piala bergilir Ketua DPRD Jabar, Jumat (23/1), berbagai kendaraan bebas hilir mudik memasuki Gedung DPRD Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika