REPUBLIKA.CO.ID, JATINEGARA -- Koordinasi bantuan untuk korban banjir sering bermasalah. Situasi ini dibenarkan oleh Wakil Lurah Kampung Melayu, Nadjibuddin, saat ditemui di Kantor Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), pada Ahad (26/1).
Masalah utama terjadi dalam proses pendistribusian bantuan dari kantor kelurahan ke posko-posko banjir yang tersebar di berbagai tempat di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Kalau mengikuti prosedur tetap (protap)-nya, semua bantuan harus dikumpulkan terlebih dahulu di kantor Kelurahan. Nanti setelah administrasinya dicatat, baru didistribusikan ke RW, dari RW lalu ke RT dan dari RT baru ke masyarakat," ujar Nadjibuddin saat diwawancarai pada Ahad petang (26/1).
Menurut Nadjibuddin, protap itu diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tinggal di Penampungan atau posko-posko pengungsian. Itu tanggung jawab RT setempat.
Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di posko-posko pengungsian, lanjutnya, bantuan akan langsung diserahkan dari kelurahan ke posko-posko pengungsian itu. "Tanggung jawabnya pun ada di kelurahan," tutur Nadjibuddin dengan nada serius.
Namun, Nadjibuddin menyesalkan masih adanya sejumlah oknum warga yang memberikan bantuan langsung kepada pengungsi korban banjir tanpa melalui kantor Kelurahan dahulu.
Pasalnya, jika terjadi sesuatu terhadap bantuan itu, pihak kelurahan tidak akan bertanggung jawab. Termasuk dalam hal pemerataan distribusi dan keamanan bantuan hingga sampai ke tangan warga pengungsi banjir.
Hingga saat ini, ujar Nadjibuddin, banyak sekali oknum warga yang memberikan bantuan langsung kepada warga tanpa melalui koordinasi dengan pihak kelurahan.
Bahkan, sering sekali oknum warga yang tidak sabar menunggu pembagian bantuan langsung mengambilnya (merampasnya) di posko-posko pengungsian atau pun ke kantor kelurahan.
"Kalau sudah begitu, mau bagaimana lagi? Masa mau ditangkap? Bagaimanapun mereka korban banjir juga," terang Nadjibuddin.
Walaupun mobil bantuan dijaga aparat keamanan, jelas Nadjibuddin, tapi kalau warga sudah beramai-ramai ambil bantuan, sangat susah dikendalikan.
Peristiwa ini sangat sering terjadi. Bahkan, tuturnya, beberapa kali oknum warga itu bersitegang dengan dirinya sebagai wakil lurah. Biasanya, pihak kelurahan hanya bisa menasihati saja oknum warga tersebut.
"Setiap bantuan yang melalui koordinasi kelurahan, di akhir tahun akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Jadi, selain untuk transparansi keuangan, koordinasi bantuan juga diperuntukkan bagi seluruh warga korban banjir di Kampung Melayu," tegasnya.
Menurutnya, pihak kelurahan berpikir agar seluruh warga korban banjir di Kampung Melayu mendapatkan bantuan, bukan hanya untuk RW atau RT tertentu saja.
Bahkan, Nadjibuddin mengaku pihak kelurahan tidak mendapatkan anggaran khusus untuk biaya operasional distribusi bantuan dari kecamatan atau pemerintah.
"Selama ini, kalau soal bensin masing-masing aja. Kalau dari pemerintah, biasanya dari Dinas Sosial (Dinsos) atau Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, itu langsung diberikan ke Posko-posko pengungsian," kata Nadjibuddin.
Ketika wawancara dilakukan, seorang petugas kelurahan nyeletuk, "Itu bisa dijual lagi oleh oknum warga yang merampas bantuan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika