REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menemukan adanya indikasi kasus dugaan korupsi atas laporan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengenai Kebun Binatang Surabaya (KBS). Laporan kepala daerah yang akrab dipanggil Risma itu masih ada di Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"Belum (ada indikasi). Baru ditelaah," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu (22/1). Awal pekan ini, Risma datang ke lembaga antirasuah itu untuk melaporkan mengenai kebijakan pertukaran hewan dan pengelolaan di KBS.

Menurut Johan, laporan itu harus ditelaah untuk memastikan masuk ranah KPK atau tidak. Begitu pun harus dipelajari apakah ada unsur tindak pidana korupsinya. Dalam waktu 30 hari ke depan, KPK akan memberikan laporan pada pihak pelapor. "Ini baru kemarin (Senin) laporan (masuk)," ujar dia.

Risma memberikan data-data dalam laporannya ke KPK. Ia melihat ada permasalahan dalam pengelolaan KBS. Setelah diambil alih Pemerintahan Kota Surabaya, diketahui ratusan bintang langkah yang hilang. Ia juga mengatakan, adanya pertukaran hewan dengan barang di KBS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika