REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk memberikan kewenangan penuh ke pemkot untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS). Hal ini menyusul sejumlah persoalan yang ada di KBS, seperti matinya beberapa satwa.
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengatakan, rapat bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan, memberikan kewenangan kepada Pemkot Surabaya. Meski pun pengelolaan KBS masih terlibat persoalan hukum di tingkat kasasi.
"Walau pun masih ada gugatan kasasi, tetapi izin definitif akan kita serahkan ke wali kota Surabaya untuk mengelola KBS. Dengan begitu, wali kota memiliki kewenangan penuh untuk pengelolaan KBS," katanya, Selasa (21/1).
Ia menjelaskan, pada 1980an terjadi konflik panjang antara pengelola yang tak kunjung selesai. Pemerintah kala itu mencabut izin kebun binatang tersebut. Tetapi, pencabutan itu mendapatkan perlawanan berupa gugatan.
Karena itu pengelolaan KBS hingga saat ini tidak bisa secara definitif diserahkan pada pihak mana pun. Celakanya, konflik yang tak kunjung usai itu serta gugatan yang masih berjalan membuat satwa di KBS menjadi korban. Satwa tersebut terbengkalai dan bahkan beberapa di antaranya mati mengenaskan.
"Walau pun masih ada gugatan, kita akan hadapi bersama-sama, apakah pemerintah pusat, gubernur, dan wali kota," tegasnya.
Selain soal pemberian izin pengelolaan KBS, secara manajeman pun akan ada perubahan. Menhut menjelaskan, akan ada rotasi di lingkungan KBS. Tujuannya tak lain agar terjadi penyegaran pengelolaan KBS sehingga konflik internal tidak terus berlanjut.
"Sehingga nanti pengelolanya adalah orang-orang yang fresh, yang tidak ada konflik apa pun sehingga bisa fokus pada kesejahteraan satwa, pengelolaan KBS, dan kesehatan satwa itu sendiri," katanya.
Terakhir, ujarnya, KBS akan dilakukan penataan ulang. Seperti kandang, pakan, hingga audit keberadaan satwa di dalamnya. Pemerintah akan bekerja sama dengan Universitas Airlangga untuk melihat kondisi satwa. Misalnya, satwa mana saja yang tua, sakit, ataupun over-populasi.
"Akan ada audit dengan bekerja sama dengan Unair apa yang disebut over-populasi satwa-satwa agar hidup layak, sehat, dan sejahtera. Nanti kalau kelebihan, tua, dan sakit tentu akan dirawat atau dipindahkan ke lembaga konservasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika